Harga BBM di RI Seragam pada 2017, Ini Kata Sri Mulyani

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati angkat bicara terkait program bahan bakar minyak (BBM) satu harga di seluruh wilayah Indonesia pada 2017. Ia akan melihat dampaknya terhadap postur anggaran negara‎.

"Nanti kita lihat. Apa yang disampaikan Presiden tentu akan menjadi sesuatu yang harus kita lihat implikasinya (ke anggaran)," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/10/2016).

Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai dampaknya terhadap anggaran, ‎Sri Mulyani tidak menjawabnya. Program BBM satu harga ini merupakan program pemerintah yang didukung PT Pertamina (Persero). Harga BBM yang sama di seluruh wilayah Indonesia ditargetkan terealisasi di 2017.

Saat ini, beberapa wilayah di Indonesia masih memiliki harga di atas ketentuan sebesar Rp 6.450 per liter untuk Premium dan Rp 5.150 per liter, seperti yang terjadi di Kalimantan dan Papua. Harga BBM di wilayah tersebut berkisar Rp 10 ribu bahkan sampai Rp 100 ribu per liter sehingga membuat biaya hidup masyarakat tinggi.

"Daerah-daerah yang selama ini belum ada lembaga penyalur BBM akibat kondisi daerahnya yang sulit diakses, harus dibuat lembaga penyalur (APMS atau SPBU). Daerah-daerah seperti ini harga BBM-nya kebanyakan berkisar Rp 20 ribu - Rp 60 ribu per liter. Bahkan ada yang sampai Rp 100 ribu per liter akibat tingginya ongkos angkut ke wilayah-wilayah tersebut. Untuk itu, Pertamina harus menghadirkan lembaga penyalur di daerah-daerah tersebut sehingga harga BBM di situ sama dengan harga pemerintah," jelas Direktur Pemasaran PT Pertamina Ahmad Bambang.

Dia menyebutkan pada penetapan wilayah program BBM satu harga ini mengacu ke tiga hal. Pertama, wilayah itu merupakan daerah terdepan, yang berbatasan langsung dengan wilayah negara lain seperti di Krayan, Entikong di Kalimantan.

Pertimbangan kedua wilayah itu merupakan daerah terluar. "Itu Wilayah Indonesia tapi jauh dari mana-mana seperti Natuna," ujar dia.

Ketiga, merupakan daerah terpencil. Wilayah tersebut tidak memiliki akses kemanapun meski memiliki penghuni yang masih warga Indonesia.

Dia menuturkan, pada program ini Pertamina akan menanggung semua biaya seperti ongkos angkut atau pengadaan fasilitas infrastruktur yang ditetapkan mengacu pada kondisi wilayah tersebut.

"Biaya untuk suplai BBM ke seluruh wilayah tersebut baik dengan pesawat umum maupun khusus, via sungai dan darat, menjadi tanggung jawab (subsidi dari) Pertamina. Ini merupakan bagian program pemasaran Pertamina. Sebab, Pertamina sebagai BUMN, selain harus untung tetap harus menjadi agen pembangunan," tutur dia. (Fik/Ahm)