Koordinasi Antar Instansi Harus Lebih Ditingkatkan

Liputan6.com, Jakarta - Dalam 2 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan kurangnya koordinasi di internal pemerintah. Koordinasi yang belum maksimal ini membuat investasi tak bisa tumbuh secara optimal.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam dua tahun terakhir menghadapi tantangan yang besar. Tantangan tersebut muncul dari luar dan dari dalam. 

Dari luar adalah pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Beberapa negara yang menjadi mitra dagang  sedang mengalami resesi sehingga berpengaruh juga kepada Indonesia. Sedangkan dalam dalam, belum maksimal koordinasi antar kementerian dan lembaga (K/L) juga ikut berperan. 

"Jadi memang perjalanan 2 tahun ini tidak mudah, karena kondisi ekonominya sedang melemah semuanya dan dari segi permasalahan yang ada di dalam koordinasi lumayan jadi masalah.‎ Permasalahan yang dihadapi pemerintah selain masalah global juga masalah koordinasi dalam birokrasi. Ini tantangan yang harus diselesaikan," ujar dia disela-sela acara Rembuk Nasional di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (24/10/2016).

Akibat kurangnya koordinasi ini, membawa dampak pada sektor investasi dan industri di dalam negeri. Sebagai contoh, pasokan gas pada sejumlah kawasan industri masih minim. Padahal, sumber gas tersebut berada tidak jauh dari kawasan tersebut.

"Ini juga carry over dari sebelum-sebelumnya. Jadi ada pabrik yang tutup karena kekurangan pasokan gas padahal sumber gasnya dekat situ, itu kan suatu yang ironis. Masalah Kordinasi, kita harus tetapkan kebijakan yang fair untuk semuanya. Fair maksudnya meletakkan kepentingan nasional di atas segala-galanya, jangan sampai kepentingan kelompok yang menafikan tujuan nasional," kata dia.

Haryadi mengungkapkan, dalam permasalahan gas ini, Indonesia bisa mencontoh Thailand. Negeri Gajah Putih tersebut berhasil mengelola gasnya untuk kepentingan industri nasional. Hasilnya, industri di Thailand mampu tumbuh lebih baik dari Indonesia.

‎"Seperti di Thailand, truk trailer pun pakai gas karena kebijakan nasionalnya jalan, kebijakan untuk mengamankan kepentingan nasionalnya jalan. Kalau kita jalan sendiri-sendiri, itu yang tidak bisa dibiarkan‎," ungkap dia.

Menurut Haryadi, masalah koordinasi ini juga berdampak pada investasi di dalam negeri. Padahal jika investasi bisa tumbuh, maka akan memberikan efek pada penyerapan tenaga kerja, peningkatan daya beli masyarakat dan pada ujungnya mengurangi kesenjangan sosial.

"Upaya untuk dorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya bicara dalam tataran makro tapi bagaimana investasi itu dapat menyerap banyak tenaga kerja. Selama ini kan terjadi perbedaan pendapatan yang cukup lebar, gini rasio, daya beli masyarakat pun bermasalah. Jadi tantangan koordinasi ini yang harus dirapihkan," tandas dia. (Dny/Gdn)