DPR: Elpiji 3 Kg Harus Dicap agar Tak Dinikmati Orang Kaya

Pelabelan ini agar penyalurannya tepat sasaran tidak dinikmati orang kaya.

oleh Achmad Dwi Afriyadi diperbarui 30 Okt 2016, 18:01 WIB
Diterbitkan 30 Okt 2016, 18:01 WIB
Elpiji 3 Kg Mulai Langka
Seorang pekerja tampak sedang mengangkut tabung gas elpiji, Jakarta, Sabtu (28/2/2015). Kelangkaan gas 3 kg di beberapa daerah terjadi nyaris bersamaan dengan kenaikan harga beras. (Liputan6.com/Yoppi Renato)

Liputan6.com, Jakarta - Tabung elpiji subsidi 3 kilogram (kg) hanya diperuntukkan orang miskin. Oleh karenanya, perlu mekanisme khusus supaya penyalurannya tepat sasaran tidak dinikmati orang kaya.

Anggota DPR RI Komisi VII Kurtubi mengatakan, perlunya sosialisasi yang masif supaya masyarakat mengetahui bahwa gas tersebut hanya untuk orang miskin. Bila perlu, lanjut dia, tabung gas itu dicap keterangan hanya untuk orang miskin.

"Harus dibarengi sosialisasi bahwa uang negara untuk masyarakat miskin bukan untuk kaya. Ada ide agar dalam botol 3 kg elpiji ditulis untuk orang miskin. Yang kaya itu risih juga menenteng membeli itu, itu ide bagus juga. Untuk mengerem yang nggak berhak, intervensi mengambil hak orang miskin," kata dia dalam diskusi Energi Kita di Dewan Pers Jakarta, Minggu (30/10/2016).

Dia mengatakan, selain itu perlunya memangkas disparitas harga antara elpiji subsidi 3 kg dengan gas elpiji 12 kg. Hal itu diperlukan untuk mencegah migrasi orang kaya memakai elpiji 3 kg.

Caranya, dengan menaikkan harga elpiji 3 kg secara bertahap. Namun, harga gas tersebut tetap disubsidi dan tak boleh melebihi harga pokok.

"Tadi dari diskusi saya usulkan agar perbedaan harga yang sangat besar itu diperkecil perbedaannya. Dengan cara dihitung dulu berapa biaya pokok elpiji per kg. Kalau sudah ketemu angkanya dijadikan sasaran untuk menaikan harga 3 kg secara bertahap," jelas dia.

Dia mengatakan, kenaikan harga gas tersebut dianggap tak menghilangkan esensi dari subsidi itu sendiri. Di mana, gas subsidi 3 kg diartikan sebagai gas murah.

"Enggak (menghilangkan esensi), ukuran murah maksimal biaya pokok. Sedangkan nonsusbdi harga keekonomian. Dia biaya pokok plus keuntungan. Kalau yang subsidi maksimal boleh naik saya di DPR akan cegat nggak boleh kenaikan di atas biaya pokok," jelas dia.

Lebih lanjut, untuk menekan disparitas, harga gas 12 kg juga mesti ditekan. Artinya, keuntungan dari penjualan gas 12 kg juga mesti dikurangi.

"Yang 12 kg harga keekonomian sudah ada keuntungan. Bukanya subsidi. Kalau bisa 12 kg keuntungan diturunkan kan selisih lebih kecil akan mengerem orang untuk pindah 12 kg  ke 3 kg," tandas dia.

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya