Sri Mulyani: Bangsa Ini Punya Aset Terbesar yang Tak Ternilai

Sri Mulyani mengatakan bila bangsa ini memegang teguh kehormatan maka bisa menghindari perilaku menyimpang.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 02 Nov 2016, 16:29 WIB
Diterbitkan 02 Nov 2016, 16:29 WIB
Sri Mulyani mengatakan bila bangsa ini memegang teguh kehormatan maka bisa menghindari perilaku menyimpang.
Sri Mulyani mengatakan bila bangsa ini memegang teguh kehormatan maka bisa menghindari perilaku menyimpang.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan ada aset terbesar yang dimiliki bangsa Indonesia dan harganya tidak dapat ternilai, yaitu kehormatan. 

Sebab itu, menurut dia, bila bangsa ini memegang teguh kehormatan maka bisa menghindari perilaku menyimpang.

Sri Mulyani mengatakan, jika ada yang berfikir lebih baik korupsi, kemudian dipenjara setelah masa hukumannya selesai tetap kaya, maka oknum tersebut memiliki karakter yang tidak baik dan pemerintah tidak akan membiarkan bangsa ini tumbuh dengan karakter t‎ersebut.

‎"Kalau ada yang berfikir lebih baik saya korupsi di penjara terus keluar punya banyak uang, luar biasa itu, saya rasa tidak akan membiarkan karakter bangsa kita seperti itu," kata dia di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (2/11/2016).

Menurut Sri Mulyani, masyarakat Indonesia merupakan manusia yang memiliki harga diri, punya jiwa dan kehormatan. Hal tersebut merupakan aset besar yang tidak dapat terbeli, jika dibandingkan dengan aset yang dimiliki Indonesia sebesar Rp 5.285 triliun sampai Juni 2016, merupakan sangatlah kecil.

"Manusia Indonesia manusia yang punya harga diri punya jiwa punya respect yang nilainya tidak terbeli. ‎Aset-aset Rp 5.285 triliun itu aset kecil aset bangsa kita terbesar adalah kehormatan yang tidak ternilai," ungkap Sri Mulyani.

Dia pun berpesan kepada pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan untuk menjaga kehormatan.

Menurut dia, kalaupun ada yang menjual kehormatan untuk melakukan penyimpanan maka Sri Mulyani tidak segan‎ untuk menjatuhkan hukuman dan yang terberat adalah memecatnya.

‎"Saya tidak ingin karyawan DJKN di jidatnya ada harganya. Kalau ada yang seperti itu tolong keluarkan dari DJKN, kalau perlu keluarkan dari kementerian keuangan," tegas dia.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya