Gelar Sidang Kabinet Paripurna, Jokowi Bahas 3 Hal Ini

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan. Dalam sidang kabinet tersebut, ada tiga hal yang dibahas Jokowi bersama para jajaran menterinya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tiga hal tersebut yaitu langkah menyelesaikan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2016, persiapan eksekusi APBN 2017 dan perencanaan untuk 2018.

"Hari ini kita bahas tiga hal. Pertama, bagaimana menyelesaikan APBN 2016 dalam 2 bulan ke depan baik dalam sisi penerimaan pajak yang tetap harus diperbaiki agar bisa mencapai penerimaan negara sesuai yang disampaikan yaitu Rp 1.320 triliun dari pajak, dan belanja negara dalam 2 bulan ke depan untuk tetap dilakukan dengan prinsip eksistensi," ujar dia di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/11/2016).

Menurut Sri Mulyani, jika ada program atau kegiatan yang tertunda atau terkena pemotongan anggaran di tahun ini, maka akan dimasukkan dalam prioritas di tahun depan.

"Dan kalau ada kegiatan yang terkena pengurangan anggaran, agar diprioritaskan masuk 2017. Sehingga tidak ada program pemerintah yang terhenti atau terpotong tetapi dia terpenuhi di 2017," lanjut dia.

Kedua, persiapan untuk  eksekusi APBN 2017. Sri Mulyani menyatakan pemerintah tengah melakukan persiapan dari sisi dokumen seperti dipa, Perpres, ‎persiapan belanja pemerintah (procurement).

Dengan demikian diharapkan pada Januari 2017, pemerintah bisa langsung mengeksekusi alokasi anggarannya.

"Terutama mereka yang punya belanja cukup besar bisa memulai tanpa harus menunggu. Biasanya bulan Maret baru bisa belanja. Ini mungkin bisa dimajukan Januari," dia menjelaskan.

Menurut Sri Mulyani, persiapan ini penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tahun depan. Pemerintah harus menyeimbangkan belanja dan potensi penerimaan selama 2017.

"Kenapa penting? Karena pertumbuhan ekonomi harus dijaga momentumnya, dan terutama dengan adanya kegiatan kita intensifikasi dari sisi pemungutan pajak dari tax amnesty. Maka kita bisa menyeimbangkan antara uang yang diambil pemerintah melalui perpajakan, dengan belanja pemerintah sehingga perekonomian tidak terlalu tertekan dengan banyaknya dana yang diambil melalui perpajakan. Itu sangat penting," tutur dia.

Sementara untuk 2018, lanjut Sri Mulyani, Presiden Jokowi telah meminta para bawahannya‎ melakukan perencanaan sedini mungkin. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi diharapkan akan berada di angka 6 persen.

‎"Untuk 2018, Presiden minta persiapan sedini mungkin, dalam 2 tahun pertumbuhan ekonomi kita memang ada di kisaran 4,8 persen di 2015 dan 5,0 persen proyeksi 2016. Oleh karena itu pada 2018, kalau pertumbuhan ekonomi harus di atas 6 persen apa yang perlu dilakukan oleh kita sebagai tim pemerintah dalam melaksanakan berbagai macam policy atau kebijakan dan tindakan-tindakan," ungkap dia.

Dengan pertumbuhan yang bisa didorong hingga 6 persen di 2018, kata dia,‎ akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan pembukaan kesempatan kerja yang lebih luas.

"Presiden mengharapkan kita bisa meningkatkan momentum pertumbuhan sehingga kita bisa mengakselerasi pengurangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan dan penciptaan lapangan kerja," tandas dia.(Dny/Nrm)