Sri Mulyani: Ekonomi RI Jangan Tumbuh Tinggi Lalu Jatuh ke Krisis

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati fokus pada keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Harapannya ini bisa mendorong terciptanya lapangan kerja, mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan dengan peningkatan kualitas belanja.

"Paling penting adalah suistanability. Kita tidak hanya ingin tumbuh tinggi 1-2 tahun, kemudian ekonomi drop, jadi krisis. Apakah dari sisi perbankan, fiskal, APBN atau dari sisi neraca pembayaran," jelasnya di Jakarta, seperti ditulis Jumat (18/11/2016).

Dia mengatakan, ini merupakan pekerjaan rumah pemerintah supaya kualitas pertumbuhan bagus dan berkelanjutan. Pemerintah akan membuat kebijakan ekonomi untuk menarik investasi sebagai penyeimbang motor pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kita ingin menciptakan kesempatan kerja, melindungi masyarakat dari gejolak terutama kelompok masyarakat miskin karena biasanya mereka tidak memiliki daya tahan ekonomi," terangnya.

Dengan tujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi berkualitas, mengurangi kemiskinan, diakui Sri Mulyani, pemerintah menyusun kebijakan fiskal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terdiri dari strategi perpajakan, seperti memberi diskon atau insentif pajak sehingga pemerintah memberi kesempatan bagi investor yang belum menghasilkan dalam investasinya.

Lebih jauh dia menuturkan, penerimaan pajak tahun depan ditargetkan ‎tumbuh 13 persen. Target tersebut disebut cukup hati-hati karena ada faktor eksternal yang tak mampu dikontrol pemerintah sehingga berpotensi mengganggu ekonomi Indonesia.

"Fiskal belanja untuk menjaga masyarakat Indonesia supaya kualitas lebih baik, pendidikan, kesehatan. Kita akan membelanjakan Rp 400 triliun di 2017 untuk anggaran pendidikan. Saat saya jadi Menkeu 10 tahun lalu, belanja pendidikan baru Rp 145 triliun, jadi naiknya tinggi sekali," tutur Sri Mulyani.

Sementara belanja kesehatan, kata dia, dianggarkan Rp 103 triliun di 2017. Jumlah ini naik signifikan dari porsi anggaran kesehatan sekitar Rp 20 triliun pada 10 tahun lalu. Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan merupakan investasi pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia.

"Jadi kita investasi tidak hanya bangun jalan tol, pelabuhan, tapi irigasi, sanitasi, akses air bersih yang kelihatannya sepele tapi itu jadi komoditas penting untuk solusi masalah kemiskinan dan kualitas pertumbuhan. Kita akan tetap menjaga masyarakat paling miskin," jelas Sri Mulyani.

Dari sisi non fiskal, tambahnya, pemerintah membenahi perizinan, birokrasi yang menghambat investasi. Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan diakui Sri Mulyani adalah dua institusi yang kerap dianggap berpotensi menghalangi minat investasi.

"Makanya kita lakukan reformasi supaya dua institusi ini tidak lagi jadi faktor penghambat, tapi jadi faktor penunjang yang dilakukan Kemenkeu. Karena kita butuh investasi swasta dan ingin memberi optimisme bahwa Indonesia adalah tempat dengan pertumbuhan positif, kebijakan rasional, ada usaha memperbaiki institusi, dan ini akan berdampak dari sisi investasi," pungkas dia.(Fik/Nrm)