Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yakin tertangkapnya pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan tersebut.
Sri Mulyani mengakui, kepercayaan dari masyarakat selaku wajib pajak terhadap DJP memang sangat penting. Namun terlepas dari munculnya kasus tersebut, selama ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah secara konsisten mencegah adanya praktik suap dan pungutan liar (pungli).
Advertisement
Baca Juga
‎"Kepercayaan merupakan hal paling penting. Seperti saya katakan ini langkah yang akan kami lakukan secara konsisten, yaitu apabila dilakukan dalam kita melakukan evaluasi," ujar dia di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (22/11/2016).
Sri Mulyani menyatakan, operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK juga hasil kerjasama dengan Inspektorat Jenderal Kemenkeu. Ini artinya secara internal Kemenkeu juga telah memerangi tindak penyalahgunaan wewenang seperti ini.
"Jangan lupa bahwa KPK melakukan ini bersama dengan Itjen kita. Jadi ini bukan sesuatu yang dari luar secara sendiri," kata dia.
Agar kasus ini tidak merusak citra DJP yang tengah sibuk menggenjot penerimaan pajak dan menjalankan program pengampunan pajak (tax amnesty), Sri Mulyani menyatakan pihaknya akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait transparansi ajak yang dibayar oleh para wajib pajak.
"Kami di dalam akan terus melakukan secara konsisten untuk menyampaikan kepada tax payer bahwa kami akan terus melakukan pembersihan kepada para pembayar pajak yang tidak membayar pajak. Itu konsisten dari kedua belah pihak," tandas dia. (Dny/Gdn)