Menkeu Usul Pegawai Badan Layanan Umum Dapat Remunerasi

Saat ini badan layanan umum (BLU) telah didominasi oleh rumah sakit dan institusi pendidikan.

oleh Liputan6 diperbarui 22 Nov 2016, 21:39 WIB
Diterbitkan 22 Nov 2016, 21:39 WIB

Liputan6.com, Jakarta - Jumlah badan layanan umum (BLU) telah naik signifikan dari 13 pada 2005 menjadi 182 hingga 2015. BLU pun bertambah lagi 16 pada 2016. Pendapatan BLU naik secara signifikan untuk periode 2006-2015.

"Pendapatan BLU tahun 2008 sebesar Rp 3,7 triliun pada 2015 telah mencapai lebih dari 11 kali lipat yaitu Rp 35,3 triliun. Meningkat rata-rata 20 persen per tahunnya," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani, seperti dikutip dari laman Setkab.go.id, Selasa (22/11/2016).

Apabila dilakukan proyeksi dengan pertumbuhan 20 persen, Sri Mulyani memperkirakan pendapatan BLU mencapai Rp 73 triliun pada 2019.

Sri Mulyani menuturkan, BLU yang sekarang ini telah didominasi oleh Rumah Sakit (RS) dan institusi pendidikan, yang merupakan dua institusi yang sangat penting di dalam pelayanan publik dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan memberi perbaikan bagi kesejahteraan masyarakat.

Di antara rumah sakit pemerintah, lanjut Sri Mulyani, rumah sakit yang besar telah menerapkan pola BLU atau BLU daerah (BLUD) sesuai dengan amanat Undang-undang Rumah Sakit Nomor 44 tahun 2009.

Ia menyebutkan, rumah sakit BLU terbesar saat ini adalah  rumah sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta dan RSPAD Jakarta. "Pendapatannya telah melampaui Rp 1 triliun per tahun," ujar dia.

Tidak Komersial

Kedua RS itu pun menjadi barometer kinerja pelayanan kesehatan publik. Meski pendapatannya telah naik secara signifikan, Sri Mulyani menegaskan, BLU juga mengemban amanat untuk memajukan kesejahterana umum dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang merupakan wajah atau representasi dari pemerintahan di dalam mendukung perbaikan kesejahteraan masyarakat terutama kelompok miskin.

"Misi ini harus tetap dipertahankan di BLU. Jadi BLU tidak bersifat komersial penuh," kata dia.

Untuk memastikan tujuan tersebut, lanjut Menkeu, maka pelayanan publik yang baik, serta akuntabilitas bagi kehadiran atau peran pemerintah terutama di tengah masyarakat yang tidak mampu, maka dilakukan pembinaan terhadap BLU dengan orientasi pada kinerja riil.

"Jadi BLU tidak hanya diukur keberhasilannya dari profit atau keuntungan. Namun lebih kepada kinerja riil, seperti kalau di rumah sakit keselamatan pasien. Kalau di perguruan tinggi tingkat kelulusan, kepuasan layanan, dan juga dari sisi kesehatan keuangannya," ujar Sri.

Ia menambahkan, dalam  melakukan misi sosial tidak selalu harus berarti pengelolaan keuangannya menjadi amburadul.

Sri Mulyani menilai, perlu penetapan remunerasi sehingga dapat diciptakan suatu budaya kerja di BLU yang profesional. Ia mengingatkan, BLU seperti korporasi namun berorientasi pada layanan masyarakat.  

"Jadi ini adalah kombinasi yang sangat baik antara penggunaan aset dan keuangan negara untuk tujuan layanan masyarakat, namun dengan budaya korporasi yang fleksibel dan berazas pada tata kelola yang baik," ujar dia.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya