Pemerintah Lirik Data Media Sosial Jadi Pertimbangan Kebijakan

Liputan6.com, Jakarta Perkembangan teknologi digital harus dimanfaatkan untuk melakukan pendataan. Pemerintah pun mulai melirik pencarian data dengan memanfaatkan media sosial.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan,  selama ini pengambilan kebijakan baru berdasarkan data statisik yang didapat dengan cara pengambilan sampel, survei dan sensus.‎ Atas kondisi tersebut, untuk mendapatkan data tentunya membutuhkan proses panjang dan memakan waktu sehingga terkadang tidak sesuai perkembangan.

"Data statistik penting, tapi punya keterbatasan availability-nya dan kelengkapannya, misal konsumsi Februari BPS baru bisa umumkan April, " kata Bambang, di ‎Jakarta, Selasa (21/2/2017).

Bambang mengungkapkan, perkembangan teknologi digital belakangan ini, juga bisa dimanfaatkan untuk men‎dapatkan data berupa data sosial, melalui reaksi masyarakat yang diutarakan melalui media sosial.

‎"Tingginya masyarakat pakai media sosial harus dimanfaatkan untuk menangkap reaksi yang jadi perhatian dan konsen dari masyarakat," lanjut Bambang.

Bambang menuturkan, pengambilan data berdasarkan ‎data sosial tersebut memiliki keunggulan, yaitu sesuai dengan kondisi masyarakat, cepat dan hemat biaya, sehingga lebih mudah. Dengan begitu, data sosial dapat dikolaborasi dengan data statistik untuk pengambilan kebijakan.

"Itulah data sosial penting, karena yang kita tangkap bukan sekadar angka, sesuatu yang muncul bukan objek tapi si subjek. Ini mempengaruhi pengambilan kebijakan‎," tutur Bambang.