Pertumbuhan e-Commerce Bikin Bisnis Logistik Bergeliat

Liputan6.com, Jakarta Pertumbuhan bisnis e-commerce memberikan dampak positif bagi bisnis logistik di dalam negeri. Sebab dengan jumlah transaksi e-commerce yang terus meningkat  membutuhkan dukungan dan layanan jasa logistik.

Presiden Direktur PT Satria Antaran Prima (SAP Express) Budiyanto Darmastono mengatakan, gairah konsumen di Indonesia terhadap tren belanja online tercermin dari maraknya perusahaan-perusahaan e-commerce baik yang berbasis online shop maupun market place dalam berbagai skala usaha.

"Termasuk kemunculan pemain-pemain besar seperti Bukalapak, Blibli, Blanja, Lazada, Zalora, Alfacart, MatahariMall, Alibaba, Tokopedia, hingga JD.ID, yang pada umumnya disambut baik oleh konsumen," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (29/8/2017).

‎Menurut dia, berdasarkan data riset dari International Data Corporation (IDC) menunjukkan, transaksi e-commerce di Indonesia pada 2016 lalu sudah mencapai US$ 651,7 juta, atau sekitar Rp 8,7 triliun.

Jumlah ini diperkirakan terus akan naik seiring perkembangan ekonomi nasional dan tren perubahan gaya hidup online. Dalam kalkulasi IDC, pasar ecommerce di Indonesia pada 2020 akan bisa mencapai US$ 1,8 miliar atau lebih dari Rp 20 triliun.

Melihat data tersebut, lanjut Budiyanto, SAP Express menjadikan sektor e-commerce sebagai salah satu sektor utama yang dilayani selain industri perbankan, asuransi, farmasi, otomotif dan telekomunikasi.

‎"Kami percaya, walaupun jumlah pelanggan SAP Express dari kalangan perusahaan ecommerce sudah sangat banyak, namun pertumbuhan bisnis ecommerce dalam lima tahun masih akan pesat, di atas 30 persen per tahun. Konsumen Indonesia cenderung lebih suka simplisitas dan kemudahahan dalam berbelanja sehingga belanja online akan menjadi tren gaya hidup baru yang semakin berkembang," jelas dia.

Budiyanto menjelaskan, salah satu dukungan solusi yang diberikan SAP Express kepada kalangan dunia e-commerce adalah pada aspek pembayaran yang selama ini menjadi tantangan terbesar.

Sebab selama ini masih banyak segmen masyarakat Indonesia yang belum percaya dengan cara beli online, karena takut barang pesanan tak dikirim sementara mereka sudah mentransfer uang.

SAP Express  menjembatani masalah ini dengan memberikan service pengiriman yang bisa sekaligus melakukan pembayaran di tempat (cash on delivery/COD) sehingga konsumen makin percaya dengan perusahaan e-commerce.

"Dunia e-commerce butuh dukungan layanan COD dari perusahaan pengantaran seperti kami. Investasinya cukup mahal, wajar kalau hanya satu atau dua perusahaan pengiriman independen yang mampu memberikan layanan COD ini," lanjut dia.

Oleh sebab itu, seiring dengan pertumbuhan bisnis e-commerce, Budiyanto berharap mampu membuat bisnis jasa logistik di dalam negeri menjadi lebih kuat.

Pajak E-commerce

Pemerintah mesti segera menerapkan skema pajak pada perusahaan e-commerce. Pasalnya, saat ini terjadi pergeseran menuju ke ekonomi digital.

Anggota DPR Komisi XI Mukhamad Misbakhun mengatakan, pemerintah perlu memperhatikan titik-titik, di mana pajak tersebut diterapkan. "Paling penting digitalisasi ekonomi di titik mana pajak itu akan dikenakan," kata dia seperti ditulis Minggu (27/8/2017).

Kemudian, lanjut dia, aturan pajak yang diterapkan mesti mempunyai daya jangkau yang kuat terhadap objek pajak. "Bagaimana aturan yang ada kemudian mempunyai daya jangkau menjadikan mereka objek, dan secara otoritas kewilayahan masuk dalam pemungutan pajak di Indonesia," ujar dia.

Misbakhun mengatakan, pemerintah mesti mencermati perkembangan ekonomi digital. Menurutnya, pemerintah mesti mempelajari istilah baru dalam perpajakan.

"Dan bagaimana bicara istilah baru dalam perpajakan. Bandwitdth, penggunaan kuota, lalu lintas kilobyte dan sebagainya. Itukan objek pajak yang seperti apa, yang dikenakan atau tidak," ujar dia.

Namun begitu, DPR belum berniat memanggil pemerintah terkait pembahasan pajak e-commerce tersebut."Belum, kan ini masalah yang rumit," tukas dia.

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Adisatrya Suryo Sulisto mengungkapkan, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.609,4 triliun atau naik 9,3 persen di Rancangan APBN 2018 dibanding outlook 2017 yang sebesar Rp 1.472,7 triliun. Setoran pajak diharapkan Rp 1.379,4 triliun di 2018 atau naik Rp 137,6 triliun dibanding outlook tahun ini Rp 1.241,8 triliun.

"Pemerintah perlu menghitung dengan cermat target pajak dan menjaga iklim usaha, menggali sumber pendapatan baru, yakni dengan menyasar ke e-commerce yang tumbuh pesat dalam tiga tahun terakhir," ucapnya.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P. Roeslani mengungkapkan, setiap usaha yang memperoleh keuntungan di Indonesia harus memenuhi kewajiban perpajakannya kepada negara. Hal ini untuk memberikan keadilan bagi seluruh wajib pajak.

"Ya fair (adil) lah, usaha di sini mesti dipajakin. Kalau tidak, ya tidak fair," tegas Rosan.

Tonton Video Menarik Berikut Ini: