Pelabuhan Patimban Bakal Picu Ekspor Otomotif RI Naik 30 Persen

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong percepatan pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat.

oleh Septian Deny diperbarui 28 Sep 2017, 10:00 WIB
Diterbitkan 28 Sep 2017, 10:00 WIB
Kinerja Ekspor dan Impor RI
Aktivitas bongkar muat barang ekspor impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (17/7). Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kinerja ekspor dan impor Indonesia mengalami susut signifikan di Juni 2017. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong percepatan pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat.

Proyek strategis ini diyakini mampu menurunkan biaya dan mempermudah akses logistik bagi manufaktur-manufaktur khususnya yang berlokasi di kawasan industri Jawa Barat.

"Kami memberikan apresiasi terhadap kerja sama antara Indonesia dan Jepang dalam pembanguan Pelabuhan Patimban ini. Industri akan berkembang kalau segera diselesaikan. Apalagi akan dibangun port khusus industri otomotif," ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (28/9/2017).

Adanya pelabuhan yang porsi sahamnya sebesar 49 persen milik Jepang ini, Airlangga memproyeksi ekspor otomotif bakal meningkat hingga 30 persen. Lantaran mayoritas produsen otomotif berada di Jawa Barat.

Saat ini, produksi industri otomotif di Indonesia mencapai 1,1 juta unit per tahun dengan ekspor sebesar 200 ribu unit per tahun. "Di samping itu bisa berperan mendukung global supply chain industri otomotif nasional," lanjut dia.

Dia juga berharap, Pelabuhan Patimban dapat menurunkan beban lalu lintas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta termasuk lalu lintas angkutan barang di sepanjang tol Cikampek menuju Jakarta.

"Ini menjadi wujud nyata pemerintah untuk menyelesaikan persoalan logistik. Karena kalau dari Jawa Barat ke Tanjung Priok, biayanya sebesar US$ 4,9 per kilometer (KM). Sedangkan, best practice di negara lain hanya US$ 1 per km. Sehingga Pelabuhan Patimban mendorong industri lebih kompetitif," papar dia.

Dasar Hukum Pembangunan Pelabuhan Patimban adalah Perpres Nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional dan Perpres Nomor 47 Tahun 2016 tentang penetapan pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang sebagai proyek strategis nasional.

Selain itu, kata Airlangga, Kemenperin juga mendukung penyelesaian pembangunan jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi). "Jawa Barat bagian Selatan mulai tumbuh industri garmen dan sepatu. Dengan selesainya jalur tol Bocimi ini, akses logistik juga akan menjadi lebih baik," jelas dia.

Hal tersebut seiring dengan fokus Kemenperin dalam pengembangan industri padat karya berorientasi ekspor. "Kami juga tengah mengusulkan fasilitasi insentif untuk industri padat karya berorientasi ekspor agar mendapatkan tax allowance, sama seperti sekarang yang diberikan kepada industri yang investasinya lebih dari US$ 1 juta," ungkap dia.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 

Kebut Pembangunan Pelabuhan Patimban

 

Kementerian Perhubungan(Kemenhub) memastikan akan mempercepat proses pembangunan Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat. Percepatan dilakukan karena proyek Pelabuhan Patimban masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Direktur Kepelabuhanan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Chandra Irawan mengatakan pembangunan fisik pelabuhannya sendiri akan dilakukan mulai awal 2018.

"Sesuai dengan jadwal semula, penyelesaian Pelabuhan Patimban untuk Tahap 1 ini berubah dari yang awalnya selesai pada 2020, maka menjadi 2019," kata Chandra di Kantor Kemenhub, Selasa, 5 September 2017.

Percepatan ini diperoleh dengan dilakukannya penyempitan beberapa jadwal tahapan proses pembangunan seperti salah satunya tahap pelelangan. Lelang sendiri ditargetkan akan dilakukan pada Oktober 2017.

Ia menuturkan, percepatan ini dilakukan sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, mengingat pentingnya pelabuhan ini untuk mengurangi kepadatan di Pelabuhan Tanjung Priok dan menigkatkan daya saing industri di Jawa Barat.

Adapun pembangunan tahap 1 yang akan selesai pada 2019 diantaranya pembangunan terminal peti kemas dengan ukuran 400 m x 300 m, lapangan peti kemas berkapasitas 250 ribu TEUS, terminal kendaraan yang berkapasitas 218 ribu CBU, akses jalan dan kedalaman alur dan kolam -10 mLWS.

"Total dana yang dibutuhkan untuk membangun tahap 1 phase 1 itu US$ 1,03 miliar. Itu akan kita dapatkan melalui loan dari JICA," tegas dia.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya