Ini PR Pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Masih ada sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan pemerintah sektor lingkungan hidup dan kehutanan

oleh Septian Deny diperbarui 12 Okt 2017, 15:30 WIB
Diterbitkan 12 Okt 2017, 15:30 WIB
Jokowi dan JK
Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan Jusuf Kalla. (Liputan6.com/Ahmad Romadoni)

Liputan6.com, Jakarta Dalam 3 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), banyak hal yang telah dicapai dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Namun demikian, masih ada sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan pemerintah di sisa akhir masa jabatannya.

Hal itu dikatakan Rektor Universitas Mulawarman Prof. Dr. H. Masjaya dalam acara Rembuk Nasional Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Gedung Bundar Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman, Samarinda, Rabu 11 Oktober 2017 kemarin.

‎Masjaya mengungkapkan, PR yang masih harus diselesaikan oleh pemerintah, antara lain penguasaan lahan oleh masyarakat di kawasan hutan yang sebagian masih belum selesai. Kemudian, pembangunan yang dianggap masih memperluas kerusakan sumber daya alam dan menurunkan kualitas lingkungan hidup.

PR selanjutnya yaitu keanekaragaman hayati dan ekosistem sebagai penyangga kehidupan manusia yang masih berada dalam ancaman. Serta bisnis kehutanan yang masih dikelola secara tidak berkelanjutan.

"Upaya mengantisipasi dampak perubahan iklim masih kurang direspon secara progresif," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (15/10/2017).

Namun, dengan adanya rembuk yang mengangkat tema "Memperjuangkan Masa Depan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Lebih Baik" diharapkan bisa memberikan masukan dan solusi bagi pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut dalam 2 tahun ke depan.

"Rembuk Nasional ini bisa memunculkan gagasan-gagasan baru yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk melampaui hambatan dan meningkatkan kinerja pemerintahan hingga dua tahun mendatang," kata dia.

Ketua Rembuk Nasional, Firdaus Ali menjelaskan, Rembuk Nasional ini diadakan kerena permintaan dari presiden untuk membuat semacam telaah 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK.

"Tujuannya untuk mengkritisi janji politik yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kemudian memberi masukan pada Presiden sebagai bahan untuk memperbaiki kinerja dalam pencapaian tujuan," ungkap dia.

Menurut Firdaus, rembuk bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini merupakan‎ salah satu kegiatan dalam rangkaian acara Rembuk Daerah yang diselenggarakan di 16 Perguruan Tinggi di Indonesia, dengan tema berbeda-beda. Hasil rembuk ini akan dikompilasi dan disampaikan ke Presiden pada acara puncak Rembuk Nasional pada 25 Oktober 2017 di Jakarta.

"Jika ada pencapaian kinerja-kinerja, juga harap diungkapkan terbuka, hal itu untuk membangun optimisme bersama bukan untuk pencitraan," tandas dia.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya