RI Jadi Contoh Negara yang Mampu Entaskan Kesenjangan

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia kembali membawa isu pentingnya role model pembangunan ekonomi untuk pengentasan kesenjangan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Summit ke-31 di Manila, Filipina. Isu yang dibawa ini merupakan kelanjutan dari pembahasan forum APEC Business Advisory Council (ABAC) Dialog dengan dan APEC Leaders pada KTT APEC ke-25 di Da Nang, Vietnam pada 10-12 November lalu.

ketua ABAC Indonesia Anindya N. Bakrie menjelaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengedapankan isu pemberdayaan ekonomi di setiap daerah sebagai salah satu upaya mengatasi kesenjagan tersebut.

“Presiden terus memperjuangkan isu kesenjangan dalam diplomasi internasional yang melibatkan 21 pimpinan negara APEC. Presiden melihat bahwa kesenjangan ekonomi terjadi dimana-mana, bukan hanya di negara berkembang, melainkan juga negara maju. Indonesia sangat baik dijadikan role model dari berbagai pencapaiannya terutama tiga tahun terakhir,” ujar Anindya dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (15/11/2017).

Selama ini baik negara-negara anggota ASEAN maupun APEC mengalami pertumbuhan di sektor perdagangan dan investasi yang pesat. Namun isu mengenai kesenjangan ekonomi masih terjadi di negara-negara tersebut.

Oleh karena itu, presiden terus menggarisbawahi bahwa apapun yang akan dilakukan haruslah menyoroti kesenjangan yang terjadi termasuk cara menanggulanginya.

Dibutuhkan suatu tindakan yang menyelaraskan antara growth and equity, sehingga tercipta ekonomi berkeadilan dimana Pemerintah Indonesia telah merampungkan berbagai program ‘inclusive growth’.

Program tersebut adalah:

1. Program dana desa dan penguatan kelembagaan dana desa

Pemerintah bukan hanya mendistribusikan dana desa senilai Rp 800 juta per desa namun juga memperdayakan dana tersebut sebagai cash for work, oleh karena desa adalah entitas terkecil penggerak ekonomi bangsa.

Pada tahun 2017 ini total dana desa mencapai Rp60 triliun.

2. Program UMKM (Usaha Mikro, Kecil danMenengah)

Pemerintah memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada para pelaku UMKM untuk menurunkan angka kesenjangan ekonomi yang terjadi.

Plafon KUR pada 2017 ini ditetapkan sebesar Rp 106,2 triliun.

3. Program digital economy (ekonomi digital)

Pemerintah Indonesia melihat bahwa digital ekonomi tidak hanya menciptakan innovative growth namun juga membawa dampak disrupti fterhadap kondisi yang sudah mapan sebelumnya.

Pemerintah harus mengambil posisi yang tepat dalam memfasilitasi transformasi yang tidak selalu mulus dengan tetap memprioritaskan pembangunan inklusif, berkelanjutan, dan penciptaan kesempatan kerja yang produktif.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trumph dalam pidatonya saat KTT APEC di Da Nang menyampaikan apresesianya kepada Indonesia atas kemampuan mengentaskan kesenjangan hingga menjadi negara dengan pertumbuhan tercepat di G-20.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Selain isu Kesenjangan, Presiden Jokowi mengangkat pula isu Ekonomi Maritim (maritime economy), dimana kedepannya, ekonomi maritim haruslah menjadi salah satu sektor yang diandalkan dalam pembangunan ekonomi negara-negara yang tergabung dalam ASEAN.

Terlebih lagi dua per tiga wilayah APEC dan ASEAN adalah perairan, dan ini mirip dengan Indonesia.

Ekonomi maritim (maritime economy) memberikan dampak efektif pada konektivitas yang berpengaruh terhadap biaya tranportasi atau pengiriman menjadi lebih murah, dan juga berdampak pada aqua culture, yakni pemberdayaan iklim lingkungan laut agar dapat berkembang.

“Sama seperti dalam pertemuan KTT APEC di Da Nang Vietnam kemarin, Presiden melihat bahwa perairan menjadi salah satu sektor ekonomi yang sangat penting. Terlebih lagi 7 negara ASEAN merupakan anggota dari APEC. Sehingg ausulan ini bisa menjadi role model pada ASEAN Summit ke-31 di Manila Filipina,” jelas Anindya.