Pemerintah Tetapkan Investasi LRT Jabodebek Rp 29,9 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah tepah memutuskan nilai investasi untuk proyek kereta ringan atau light rail transit (LRT) Jabodebek. Setelah melalui pembahasan cukup lama, pemerintah menetapkan nilai investasi proyek LRT di angka Rp 29,9 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pembangunan proyek LRT Jabodebek tetap mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017. Investasi Rp 29,9 triliun meliputi sarana dan prasarana LRT.

"Total proyeknya dibahas sekitar Rp 29,9 triliun," kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Jakarta, Jumat (8/12/2017).

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah telah memberikan dukungan pada proyek ini. Di antaranya, penyertaan modal negara (PMN) pada PT Adhi Karya Tbk sebesar Rp 1,4 triliun. Serta, PMN kepada PT KAI sebesar Rp 7,6 triliun.

"Pemerintah mendukung proyek ini melalui APBN. Pertama PMN kepada Adhi Karya, kedua PMN KAI," sambungnya.

Tak hanya itu, untuk mendukung berjalannya proyek ini, pemerintah juga akan memberikan bantuan dalam bentuk subsidi. Lama subsidi yakni 12 tahun ke depan.

"Pemerintah mendukung subsidi atau bantuan selama 12 tahun ke depan dalam rangka untuk menunjang kemampuan KAI dalam membayar kembali pinjaman untuk menyelesaikan LRT," kata dia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, proyek LRT Jabodebek akan dibiayai oleh pinjaman bank. Perjanjian pembiayaan akan diteken 20-21 Desember 2017.

"Kami tetap akan financial closing 20-21 bulan ini kemudian pencairan dana kepada Adhi Karya 15 Januari 2018," tukas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, perusahaan Korea Selatan (Korsel), Korea Rail Network Authority (KRNA) akan mendanai pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase II. Korea Rail Network Authority siap mengucurkan dana US$ 500 juta untuk LRT koridor Velodrome-Dukuh ini.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, dirinya telah menjadi saksi dalam penandatanganan kerja sama perusahaan dari Korea dan Indonesia.

"Tadi ada MoU (Memorandum of Understanding) di bidang infrastruktur dengan Korea, Jakpro akan mengembangkan LRT Jakarta. Kedua, membangun saluran air bersih dan ketiga, kerja sama antara PT PP untuk pembangunan rumah," katanya seperti dikutip dari Antara, Kamis (9/11/2017).

Khusus untuk proyek LRT Jakarta, kesepakatan kerja sama antara dua pihak tidak tiba-tiba karena merupakan tindak lanjut dari forum bisnis yang telah diadakan sebelumnya. Namun, Basuki tidak secara rinci menjelaskan mengenai detail kerja sama tersebut.

Terpisah, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Satya Heragandhi menjelaskan kerja sama tersebut merupakan bagian dari kelanjutan dari nota kesepahaman yang sudah ditandatangani bersama pada 2016 lalu.

Korea Rail Network Authority membantu studi kelayakan untuk penyempurnaan trase seluruh koridor LRT di wilayah DKI Jakarta.

"Penyempurnaan seluruh koridor dengan panjang sekitar 116 km sudah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur No.1859 tahun 2015 dan dengan adanya pendanaan Korea ini akan membantu meringankan beban APBD," katanya.