Tiket LRT Jabodebek Bakal Naik 5 Persen per Tahun

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menetapkan skema pembiayaan pembangunan light rail transit (LRT)  Jabodebek melalui pengelolaan oleh korporasi. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan segera menyiapkan peraturan yang berkenaan dengan dilakukannya operasi atau pengelolaan melalui format korporasi tersebut.

"Suatu format baru di mana satu proyek kereta api yang biasanya secara penuh dibiayai oleh APBN ini melalui format pengelolaan oleh korporasi. Sekarang ini memang BUMN, tetapi bukan tidak mungkin nantinya ada suatu kolaborasi antara BUMN dengan BUMD atau BUMN dengan swasta. Jadi Kemenhub sangat bergembira dengan format baru ini," ujar Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/12/2017).

Budi menambahkan, total proyek LRT sendiri sebesar Rp 29,9 triliun yang terdiri dari sarana, prasarana dan IDC (interest during construction). Pemerintah sendiri mendukung proyek LRT dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1,4 triliun kepada PT Adhi Karya Tbk dan Rp 7,6 triliun kepada PT KAI (Persero).

Dalam hal ini, PT KAI (Persero) akan mendapatkan pinjaman sebesar Rp 18,1 triliun dengan jangka waktu selama 17 tahun. Sementara itu, nanti penerimaan proyek ini berasal dari tiket penumpang dan juga Transit Oriented Development (TOD).

"Porsi pendapatannya dari tiket penumpang dan TOD. Namun, sementara ini kita belum memperhitungkan secara detail tentang TOD, kita baru memperhitungkan income (pemasukan) dari pembayaran tiket," jelas Budi.

Lebih lanjut, Budi mengatakan jika sudah beroperasi tiket LRT akan dijual seharga Rp 12.000 dengan kenaikan 5 persen per tahun.

Menteri BUMN Rini Soemarno juga mengatakan, melalui struktur kombinasi pembiayaan antara APBN dengan PMN dan pembiayaan komersial ini, diharapkan dapat mempercepat pembangunan transportasi umum.

"Dengan dukungan pembiayaan tersebut, ini sangat baik untuk ke depannya sehingga kita bisa mempercepat pembangunan transportasi umum dan tentunya membuat cost lebih efisien dan sehat," kata Rini.

Adapun landasan dalam penyelesaian proyek LRT yaitu Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017, artinya dalam Perpres telah diatur mengenai peranan masing-masing pihak baik Kemenhub, PT KAI (Persero) dan PT Adhi Karya Tbk. (Yas)

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Pemerintah menetapkan tiket light rail transit (LRT) Jabodebek sebesar Rp 12 ribu. Tarif tersebut telah mendapat subsidi dari pemerintah sebesar 50 persen agar masyarakat bisa menjangkaunya.

"PSO juga nanti dihitung dengan satu jumlah tertentu, di mana sebagian itu dibebankan kepada penumpang kira-kira Rp 12 ribu. Sedangkan lainnya, akan ditanggung pemerintah. Saya kira 50 persen bagian yang merupakan penumpang mesti bayar, sebagian di-carry oleh pemerintah," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta, Jumat 8 Desember 2017.

Budi Karya mengatakan, penerimaan tiket akan digunakan untuk membayar pinjaman untuk proyek LRT. Sementara, pemerintah juga akan memberikan subsidi untuk menunjang pengembalian pinjaman LRT. Dia mengatakan, subsidi akan diberikan selama 12 tahun.

Dia melanjutkan, jumlah penumpang ditaksir mencapai 200 ribu per hari dan mencapai puncaknya 420 ribu per hari.

"Kita mulai dari 200 ribu dan ada puncak 420 ribu di tahun ke-12. Tapi kalau kita lihat kecenderungannya mungkin lebih cepat dari itu," lanjutnya.

Budi Karya bilang, total subsidi yang akan dikucurkan dalam 12 tahun sekitar Rp 16 triliun. "Kira-kira sementara ini Rp 16 triliun dalam 12 tahun," tandas dia.