Jokowi Tambah Utang untuk Masa Depan Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Pembangunan infrastruktur di Indonesia pada 2017 sangat gencar. Itu dapat terlihat dari berbagai proyek pembangunan, seperti jalan tol, jalan lintas Papua hingga jalur kereta api, bendungan, jembatan dan beberapa proyek lainnya.

Demi melancarkan pembangunan tersebut, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sampai harus menumpukkan menambah utang. Namun Jokowi berkali-kali mengatakan, apa yang dilakukannya adalah demi Indonesia yang lebih baik.

Hal itu turut diamini oleh Firdaus Ali, peneliti dan pendidik dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FT UI). Dia menuturkan, pembangunan infrastruktur itu berkorelasi dengan pembangunan ekonomi ke depannya.

"Jokowi telah berutang untuk sesuatu yang produktif, yakni pembangunan infrastruktur yang juga akan mendorong perkembangan ekonomi negara di masa depan," papar Firdaus di acara 'Rembuk Nasional 2017, Outlook 2018: Tantangan dan Peluang di Tahun Politik 2018', Kamis (21/12/2017).

Dia pun mengapresiasi upaya Jokowi yang telah menyasar pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang sebelumnya tidak terjamah, seperti di Papua.

"Presiden kita ingin meninggalkan pandangan lama yang menganggap pemerintah sebagai pihak yang Jawa sentris. Dia ingin melakukan pembangunan nasional sampai ke pelosok di daerah timur, seperti Papua," ujarnya.

Firdaus juga menambahkan, proyek infrastruktur yang menjaga ketahanan air turut dicanangkan. Seperti pembangunan sistem irigasi sepanjang 2017, di mana secara angka itu adalah yang terbesar sepanjang sejarah.

Target pengembangan infrastruktur masih akan terus berlanjut hingga tahun depan. Pemerintah mengalokasikan anggaran 2018 kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 106,911 triliun.

Firdaus menilai, jumlah yang tidak sedikit itu digelontorkan demi hasil yang juga sepadan nantinya. "Nanti kita semua akan merasakannya, bahwa ramainya pembangunan infrastruktur saat ini bertujuan untuk memajukan ekonomi bangsa," tegasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) tercatat menambah utang sebesar Rp 1.258,67 triliun dalam kurun waktu tiga tahun.

Pemerintah mengklaim, utang ribuan triliun itu digunakan untuk membangun infrastruktur, bukan untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM).

"Kalau dihitung infrastruktur yang dibangun sudah banyak sekali. Infrastruktur ada yang belum selesai, sebagian sudah, sebagian masih dibangun, dan ada yang masih diproses, tapi Anda sudah menghitung utangnya, jadi pada dasarnya tidak begitu hitungnya," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, Jakarta, Kamis (19/10/2017).

‎Dia memastikan, utang tersebut digunakan untuk kegiatan produktif, salah satunya untuk membangun infrastruktur. "Kalau meminjam untuk sesuatu yang produktif pada dasarnya oke, kecuali produktifnya tidak benar. Tapi ini benar. Namanya membangun sesuatu jangka panjang," ujar dia.

Darmin menegaskan, pemanfaatan utang tidak untuk sesuatu konsumtif. "Pemerintah kalau yang konsumtif itu masih dalam soal subsidi BBM. Kalau ini kan tidak, dipinjam karena kita perlu pembiayaan infrastruktur," kata dia.