KSPI: Harga Beras Naik Bikin Daya Beli Buruh Semakin Turun

Liputan6.com, Jakarta Lonjakan harga beras membuat kehidupan buruh semakin sulit. Sebab, kenaikan ini dinilai menambah tekanan terhadap daya beli kaum buruh.

Ini diungkapkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal. Dia mengatakan, setelah pada tahun lalu, harga listrik dan beberapa kebutuhan bahan pokok naik, pada awal 2018 ini kehidupan buruh semakin sulit dengan naiknya harga beras.‎

Dia menjelaskan, kebutuhan pokok masyarakat yang mengalami kenaikan signifikan adalah tarif listrik yang dampaknya masih terasa hingga saat ini, naiknya biaya kontrakan atau kost dan sekarang diperparah dengan naiknya harga beras.

“Dari ketiga kenaikan harga kebutuhan tersebut, mengakibatkan daya beli buruh turun berkisar 20 sampai 25 persen,” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (15/1/2018).

Padahal, ucap Iqbal, kenaikan upah pada 2018 hanya 8,71 persen. Dengan demikian, buruh untuk memenuhi kebutuhan sehari-seharinya di tahun ini buruh harus menombok berkisar Rp 300 ribu-500 ribu rupiah per bulan.

‎"Dengan berutang karena upah yang mereka terima tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan hidup, itu artinya daya beli buruh makin anjlok," kata dia.

Oleh sebab itu, dirinya meminta pemerintah untuk segera mengatasi lonjakan harga beras ini. Sebab jika tidak, maka daya beli buruh akan semakin menurun.

"KSPI dan buruh Indonesia mendesak pemerintah untuk mengendalikan harga beras dengan cara menurunkan harga beras menjadi lebih murah," ucap dia.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) membuka keran impor beras khusus sebanyak 500 ribu ton. Impor itu dilakukan guna menjamin tersedianya pasokan beras di dalam negeri dan menurunkan harga beras di pasaran. Harga beras mengalami kenaikan diduga karena data produksi beras yang tak akurat.

Pengamat Pertanian dan Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menyatakan, masalah harga beras naik seharusnya bisa diredam jika terdapat data yang jelas. Selama ini, harga beras sering naik karena data produksi dan konsumsi tak jelas.

"Jadi kebijakan pangan didasarkan pada data yang tidak akurat selama ini," jelas dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Minggu (14/1/2018).

Dampak dari data yang tak akurat ini kemudian merembet karena Kemendag harus impor. Dibukanya keran impor beras ini akan merugikan petani lokal. Sebab, beras yang diimpor tersebut diperkirakan baru akan masuk berbarengan dengan masa panen petani pada Maret 2018.

"Keputusan impor sekarang ini akan menghancurkan harga gabah di level usaha tani, di saat panen raya pada Maret. Dan keputusan impor ini tidak akan berpengaruh besar terhadap harga, kecuali hanya secara psikologis," ujar dia.

Meski Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan beras impor tersebut akan masuk pada akhir Januari, namun Andreas tidak yakin beras tersebut akan masuk sesuai jadwal. Pasalnya, waktu pengiriman dari negara asal beras ke Indonesia setidaknya membutuhkan waktu 1,5 bulan.

"Karena dari Port (pelabuhan negara asal beras) to Port (ke pelabuhan di Indonesia) sekitar tiga minggu, dengan negosiasi perdagangannya itu butuh satu minggu kalau bisa cepat. Itu sudah satu bulan. Belum loading dan uploading, kemudian juga distribusi. Sehingga totalnya butuh waktu 1,5 bulan," kata dia.

Dengan perhitungan itu, ucap dia, 500 ribu ton beras khusus tersebut baru ‎akan masuk ke Indonesia pada Maret atau bertepatan dengan musim panen di dalam negeri. Kecuali, jika sebelumnya memang telah ada kesepakatan untuk melakukan impor beras.

"Artinya beras impor ini akan masuk di akhir Februari atau di awal Maret. Ya tidak mungkin (masuk di akhir Januari). Kecuali sudah ada negosiasi sebelumnya. Berasnya sudah ada di tengah laut. Kalau baru diputuskan sekarang ya tidak mungkin akhir Januari, mau dipercepatan kaya apa pun. Kecuali mau diterbangkan dengan pesawat ke Indonesia," jelas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: