Tak Jadi PT PPI, Impor Beras Dilakukan oleh Bulog

Liputan6.com, Jakarta - Rapat koordinasi terkait pengendalian harga beras menghasilkan sejumlah keputusaan. Rapat yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dihadiri oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala BPS Suhariyanto, dan Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, dalam rapat tersebut meminta Perum Bulog untuk intensif dalam operasi pasar. Cadangan beras Bulog sendiri saat ini hanya 875 ribu ton.

"Pemerintah menugaskan untuk yang pertama mengintensifkan operasi pasar maupun pelaksanaan rastra berdasarkan stok yang masih ada dan mandat yang ada kepada Bulog. Sebagai informasi stok yang masih ada di Bulog 875 ribu ton," kata dia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin (15/1/2018).

Kemudian, pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk impor beras sampai dengan 500 ribu ton. Keputusan ini berbeda dengan sebelumnya di mana impor beras bakal dilakukan oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).

"Kedua pemerintah menugaskan Bulog untuk melakukan impor beras sampai dengan 500 ribu ton. Impor itu dilaksanakan Bulog sesuai mandat Perpres Nomor 48 Rahun 2016 yang mengatakan bahwa pemerintah memberi penugasan kepada Bulog untuk melakukan impor dalam rangka stabilisasi harga beras, dalam rangka meningkatkan cadangan beras pemerintah, dan menjaga ketersediaan beras di masyarakat," sambungnya.

Impor beras akan dilakukan segera hingga harga beras turun. Lanjutnya, impor beras akan dilakukan secara bertahap.

"Impornya harus segera dilaksanakan mulai hari ini Bulog akan bergerak sehingga impor bisa datang sesegera mungkin. Kita hanya akan memungkinkan membuka mandat kepada Bulog untuk melakukan impor itu, sebagai catatan 500 ribu ton bisa 20 kapal. Tidak mungkin sekaligus datang itu bertahap sampai akhir paling lambat pertengahan Februari. Tapi kalau harga belum bergerak turun kita teruskan sampai akhir Februari," jelasnya.

Ketiga, pemerintah meminta Perum Bulog untuk bersiap menyerap gabah atau beras panen hasil petani. Menurut Darmin, puncak panen akan terjadi pada bulan Maret-April.

Terakhir, pemerintah akan menyelesaiakan persoalan data produktivitas pangan. Lanjut Darmin, terkait data pangan ini pemerintah akan menunjuk BPS dan BPPT. Di samping itu, pemerintah juga akan menyelesaikan one map policy yang akan dirilis pada 18 Agustus 2018.

"Pemerintah berketetapan untuk menyelesaiakan persoalan data luas panen, produksi, produktivitas beras yang selama ini memang belum menyatu. Masih ada perbedaan. Ke depan pemerintah, pertama, meminta BPS dibantu oleh BPPT untuk membuat pendataan dan perkiraan mengenai luas tanam dan luas panen dan produksi," jelasnya.

"Mengenai data ini, pemerintah sedang menyelesaikan one map policy, pemerintah akan melaunching one map policy 18 agustus 2018. Akan tetapi one map policy sebetulnya sebagian besar sudah selesai, sehingga melalui one map policy mendukung data BPS itu pemerintah akan mempunyai luas tanaman, tetapi juga akan ada data mengenai irigasi kita persisnya seberapa luas yang mendapat pengairan," tukas dia.