Bisa Picu Inflasi, Satgas Perketat Pengawasan Distribusi Pangan

Liputan6.com, Jakarta Satgas Pangan Polri memperketat pengawasan distribusi bahan pokok. Langkah ini bertujuan demi mengantisipasi kenaikan harga pangan akibat gangguan distribusi yang dapat memicu inflasi.

Kepala Satgas Pangan Polri Setyo Wasisto mengatakan, tim satgas pangan menilai pada tahun ini banyak perhelatan yang akan memicu inflasi seperti Asian Games dan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Sebab itu, satgas menyiapkan langkah untuk mengantisipasi potensi terjadi inflasi pada tahun ini. 

"Seperti yang diketahui 2018 kan banyak sekali event event yang kemungkinan akan mempengaruhi kenaikan inflasi, sehingga harus diantisipasi dari sekarang," kata Setyo, di Gedung Bank Indones‎ia, Jakarta (22/1/2018).

Menurut Setyo, seluruh instansi telah menyiapkan tugas pokok masing-masing. Khusus satgas pangan Polri akan mem‎perketat pengawasan pada distribusi pangan.

Setyo mengungkapkan, pengawasan terhadap distribusi sangat penting untuk memastikan stok pangan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pasalnya, jika pasokan mengalami kekurangan dapat memicu kenaikan harga yang berujung pada kenaikan inflasi.

"Karena distribusi itu penting jadi produksi sebanyak apapun kalau distribusinya tidak benar akan menimbulkan gejolak harga. Padahal harga itu sangat mempengaruhi inflasi. Begitu harga naik orang tidak mampu beli itu inflasi akan naik. Jumlah orang miskin bukannya turun, malah naik juga," dia menandaskan.

Tonton Video Pilihan Ini:

Sejumlah Menteri Ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi) merapat ke Bank Indonesia (BI) pada Senin ini. Kehadiran para menteri tersebut untuk membahas pengendalian inflasi nasional.

"Ya itu rapat pembukaan lah 2018 dari tim pengendali inflasi pusat. Itu kan tim pengendali inflasi itu ada daerah, ada tingkat II, ada provinsi, pusat ada nasional," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Gedung BI Jakarta, Senin (22/1/2018).

Darmin menjelaskan, pemerintah memiliki target inflasi yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Target inflasi pemerintah sebelumnya 4 persen plus minus 1 persen. Tahun ini, pemerintah menargetkan 3,5 persen plus minus satu persen.

"Tadi itu kita yang pertama memang kita itu secara nasional selalu ada target inflasi nanti memunculkan di APBN juga biasanya dimunculkan. Dan target itu selalu antara sekian plus minus satu. Kalau tadinya sampai tahun lalu inflasi kita itu secara nasional kita targetkan 4 plus minus satu. Mulai tahun ini menjadi 3,5 plus minus satu. Mulai 2020, dia akan menjadi 3 plus minus satu," jelas Darmin.

Menurut Darmin, arah inflasi nasional menurun. Pemerintah berupaya menekan inflasi supaya Indonesia bisa bersaing dengan negara lain.

"Jadi kita melihat Indonesia sebetulnya secara umum arah inflasinya menurun dari tahun ke tahun. Dan kita ingin supaya inflasi kita juga tidak jauh dari negara-negara lain, negara-negara partner dagang," kata dia.

Namun begitu, Darmin belum bisa memaparkan secara detail hasil pertemuan kali ini. Pasalnya, pertemuan tersebut baru tahap awal.

"Jadi kita belum membahas secara detail urusan substansi," ungkapnya.

Hadir dalam pertemuan ini antara lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Namun, keduanya tak banyak berkomentar terkait pertemuan ini.