Indeks Daya Saing RI Lompat 10 Peringkat

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) sudah menghabiskan Rp 985,2 triliun untuk membangun infrastruktur selama tiga tahun terakhir (2015-2017). Hasilnya, indeks daya saing infrastruktur Indonesia periode 2017-2018 naik 10 peringkat, berdasarkan World Economic Forum (WEF).

Dikutip dari akun Instagram Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, Senin (19/2/2018), data Global Competitiveness Index 2017 menunjukkan indeks daya saing infrastruktur Indonesia pada 2017-2018 berada di urutan ke-52.

Peringkat tersebut menanjak 10 peringkat dari posisi sebelumnya di periode 2015-2016 yang masih berada di posisi 62. Jika dibandingkan periode 2016-2017 yang di urutan 60, indeks daya saing infrastruktur Indonesia 2017-2018 mencatatkan kenaikan delapan peringkat.

Prestasi ini ikut mengerek indeks daya saing global Indonesia di kancah dunia. Periode 2017-2018, indeks daya saing global Indonesia lompat lima peringkat ke posisi 36 dari sebelumnya 41 di periode 2016-2017. Sementara di periode 2015-2016, ada di ranking 37.

"Pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama merupakan pilihan yang logis dan strategis dalam meningkatkan daya saing Indonesia, sekaligus untuk mengejar ketertinggalan," ujar Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran infrastruktur yang sudah digelontorkan setiap tahun meningkat. Tercatat sudah Rp 985,2 triliun yang disedot pemerintah untuk membangun infrastruktur dalam kurun waktu 2015-2017, seperti jalan nasional, jalan tol, bandara, pelabuhan, irigasi, bendungan, rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, dan proyek lainnya.

Anggaran infrastruktur pada 2015 sudah dialokasikan Rp 281,7 triliun, naik menjadi Rp 316,6 triliun pada 2016. Kemudian meningkat lagi menjadi Rp 386,9 triliun pada tahun lalu. Tahun ini, anggaran infrastruktur naik Rp 23,8 triliun menjadi Rp 410,7 triliun.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Dalam berbagai kesempatan, Jokowi terus menegaskan bahwa pemerintah fokus membangun infrastruktur hingga ke pelosok dan pulau terluar.

Mulai dari yang dinilai paling fenomenal, Jokowi-JK bisa membuka akses di perbatasan. Berdasarkan keterangan dari Kepala Balitbang PUPR Danish H Sumalidaga mengungkapkan, selama tiga tahun kepemimpinan Jokowi-JK telah berhasil membangun jalan nasional sepanjang 2.623 kilometer (km).

"Mayoritas yang kita bangun itu adalah jalan-jalan perbatasan yang ada di Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara Timur, kurang lebih 2.000 km," tutur Danis.

Di masa Jokowi-Jk juga, fisik dari pembangunan jalan Trans Papua jelas terlihat. Perkembangannya pun cukup signifikan meski medan pembangunan cukup berat. Pembangunan proyek tersebut dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga TNI Angkatan Darat.

Selain itu, pembangunan jalan tol baru di pemerintahan sekarang pun dinilai paling banyak dibanding pemerintahan sebelumnya.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, masa kepemimpinan Presiden Soeharto selama 32 tahun, ada 490 km jalan tol baru yang dibangun. Sementara di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, jalan tol baru yang terbangun sepanjang 212 km.

Di era Presiden Megawati Soekarno Putri, hanya 34 km yang terbangun, di era Presiden Presiden BJ Habibie hanya 7,2 km, dan bahkan saat Indonesia dipimpin Presiden Abdurrahman Wahid hanya 5,5 km jalan tol yang terbangun.

"Jalan tol yang sudah dibangun di pemerintahan Pak Jokowi-JK itu paling banyak dari sebelum-sebelumnya, panjangnya 568 km," kata Luhut.

Salah satu yang jadi fokus Jokowi-JK adalah menghubungkan titik-titik kota besar di Sumatera lewat ribuan kilometer jalan tol atau yang lebih dikenal dengan tol Trans Sumatera.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) optimistis pembangunan jalan tol baru akan mencapai panjang 1.852 km. Proyeksi ini melampaui target pembangunan tol yang sudah ditetapkan sebelumnya sepanjang 1.000 km hingga 2019.

Pemerintah juga membangun 39 bendungan. Sebanyak 30 merupakan proyek baru dan sembilan selesai pada 2015-2017. Pembangunan sistem penyediaan air minum dengan tambahan kapasitas 20.430 per detik dan capaian pembangunan perumahan ditargetkan sekitar 2,2 juta unit (2015-2017).

Selain itu, sejumlah bandara dan pelabuhan baru dibangun, sementara yang sudah ada dikembangkan dan diperbaharui untuk menumbuhkan ekonomi-ekonomi di kawasan tersebut. Contohnya adalah Bandara Silangit yang awalnya tidak ekonomis untuk maskapai, kini ramai karena telah dikembangkan dan telah menumbuhkan pesona tempat wisata Danau Toba.

Tol Laut hingga listrik

Jokowi juga sering menggaungkan mengenai konektivitas tol laut. Bagaimana tol laut bisa berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi secara umum, dan khususnya untuk menekan biaya logistik. Dipasritas harga pun bisa diantisipasi dengan adanya tol laut.

Konsep tol laut juga pertama kali dikeluarkan oleh Jokowi. Hingga 3 tahun kepemimpinan Jokowi-JK, trayek tol laut terus bertambah menjadi 13 trayek hingga sekarang, dari sebelumnya hanya 3 trayek sejak November 2015. Tujuh trayek dilaksanakan oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia dan enam trayek oleh perusahaan pelayaran swasta.

Kemudian, di sektor energi, Jokowi-JK juga meluncurkan program pembangunan pembangkit 35 Ribu MW. Data hngga 3 tahun kepemimpinan pasangan ini, sudah 7.000 MW terbangun dan lainnya masih sedang dalam tahap perencanaan, financial closing dan juga konstruksi. 

Sejumlah pihak pesimistis hingga 2019 nanti, 35.000 MW pembangkit bisa terbangun. Namun, PLN sebagai BUMN yang mendapatkan penugasan masih optimistis. 

Di masa kepemimpinan Jokowi-JK, program Sejuta Rumah diluncurkan. Program yang menyediakan rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini diluncurkan pada 2015. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut, sejak saat itu hingga Agustus 2017 lalu sudah terbangun sekitar 2 juta unit.

Pemerintah juga tengah membangun 245 proyek dan 2 program PSN berdasarkan evaluasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang diubah dengan Perpres 58 Tahun 2017. Nilainya mencapai Rp 4.197 triliun

Untuk merealisasikan hal tersebut, Jokowi-JK tak hanya mengandalkan APBN, justru membuka peluang besar untuk swasta menanamkan modalnya.

Hal ini tentu berkaitan dengan investasi. Berdasarkan catatan BKPM, sejak 2016 hingga semester 1-2017 kepemimpinan Jokowi-JK, sudah ada Rp 1.494,9 triliun investasi.

Yang menarik, penyebaran investasi sudah mulai terlihat ke arah timur. Paling besar penyebaran adalah ke Sulawesi, kemudian Sumatera dan Jawa.

Kalimantan, Papua, dan Maluku menunjukkan pertumbuhan investasi yang cukup signifikan, yaitu masing-masing 41 dan 23 persen.

MRT, LRT, SkyTrain

Di masa Jokowi-Jk juga, Indonesia segera memiliki transportasi massal jenis baru. Yakni Light Rail Transit (LRT) Jabodebek dan Palembang, kemudian Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya, Kereta Bandara Soekarno-Hatta dan juga kereta antar terminal Bandara Soekarno-Hatta atau SkyTrain. 

Moda transportasi massal memang menjadi fokus pemerintah karena persoalan kemacetan masih menjadi momok di masyarakat saat ini. Semua proyek itu menjadi sejarah bagi Indonesia.