Harga Beras Mahal hingga Data Tak Akurat Jadi Masalah Utama Pertanian RI

Liputan6.com, Jakarta - Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia bekerja sama dengan PISAgro dan IBCSD (Indonesia Bussines Council for Sustainable Development) menyelenggarakan Responsible Bussines Forum (RBF) On Food and Agriculture. Di hadapan pengusaha dan akademisi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution membeberkan sejumlah masalah di sektor pertanian yang mesti diatasi.

"Terkait dengan panen, masalah utama kami adalah mahalnya harga beras dan panen yang berkualitas rendah. Antara lain disebabkan oleh kurangnya riset teknologi dan mesin pengering. Perikanan, terbatasnya peralatan mahalnya biaya logistik, dan terbatasnya cold storage," ungkapnya di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Lebih jauh, Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini juga memaparkan berbagai langkah dan kebijakan yang sudah ditempuh pemerintahan.

"Pemerintah telah mencoba beberapa inisiatif. Dalam pengembangan panen pertanian, kita fokus pada peningkatan kualitas data karena tidak akuratnya data juga menjadi masalah, pengadaan infrastruktur pasca panen, serta perbaikan rantai pasok," jelas dia.

Sedangkan untuk menggiatkan sektor perkebunan, langkah pemerintah antara lain mendorong peremajaan tanaman, penanaman kembali, serta menginisiasi kerja sama antara petani kecil dan perusahaan swasta melalui skema offtaker.

Darmin juga menyinggung program perhutanan nasional untuk memberikan akses lebih luas kepada masyarakat. Tak hanya itu, program sertifikasi lahan juga menjadi andalan pemerintah Jokowi untuk meningkatkan kinerja serta kesejahteraan petani.

"Sertifikasi lahan hanya awal. Habis itu ada perhutanan sosial. Habis itu ada peremajaan komoditas perkebunan, nanti kita masuk ke karet dan lainnya. Kami juga desain ulang transmigrasi menjadi konsep yang lebih clustering tanamannya. Terakhir barangkali reforma agraria," tandas Darmin.

Reporter : Wilfridus Setu Embu

Sumber : Merdeka.com

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, pemerintah tengah mengkaji rencana impor daging sapi dari Brazil.

Rencana impor daging sapi tersebut, merupakan salah satu alternatif untuk menstabilkan harga daging sapi jelang puasa dan Lebaran 2018. Pemerintah akan cek terlebh dahulu mengenai kondisi peternakan sapi di Brazil.

"Jadi tim-nya Kementerian Pertanian akan segera berangkat ke sana untuk mengecek zona mana yang bebas penyakit kuku dan mulut. Dan pemotongan nya sudah memenuhi standar halal," ujar Darmin Nasution di Kantornya, seperti ditulis, pada 22 Maret 2018. 

Darmin melanjutkan, melalui impor daging sapi tersebut pemerintah ingin harga daging dapat lebih murah pada kisaran Rp 80.000 sampai Rp 85.000 per Kilogram (Kg).

Skema impor akan dilakukan dengan mengundang sejumlah perusahaan swasta dan BUMN melakukan lelang. 

"Menteri Perdagangan, akan mengundang perusahaan swasta dan BUMN untuk lelang. Artinya lelangnya itu siapa yang dapat izin dan siapa yang berani menawarkan harga yang paling murah. Harus bisa dijual sebagian paling tidak di harga rendah berkisar Rp 80.000 sampai Rp 85.000. Sekarang harga masih di atas Rp 100.000," jelas dia.

Reporter: Anggun P.

Sumber: Merdeka.com