Duet Sandiaga Uno dan Mentan Stabilkan Harga Pangan di Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno memastikan harga bahan pangan di Ibu Kota tetap stabil menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN), Ramadhan, dan Idul Fitri 2018. Hal itu disampaikannya usai menggelar rapat bersama dan penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) dengan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman untuk mengamankan pasokan bahan pangan. 

"Food Station, PD Pasar Jaya, semua tempat kita kawal. Semua komoditas cukup, rantai distribusinya berkeadilan. Semoga sinergi ini satu tujuan untuk kemaslahatan warga DKI," ujar Sandiaga di Kantor Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (28/3/2018).

Sementara itu, Mentan Amran, penandatanganan MoU tersebut mencakup komitmen bersama dalam mengamankan pasokan komoditas atau bahan pangan sehari-hari, mulai dari bawang, telur, daging ayam, beras, hingga minyak goreng.

"Semua ini yang biasanya berfluktuasi, dan kami sepakat tadi di MOU, harga stabil dengan operasionalnya di bulan Maret," jelas dia.

Pemerintah pusat dan daerah bersinergi untuk mengendalikan harga-harga pangan menjelang bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri. Tujuannya agar konsumen dapat menikmati harga pangan terjangkau lebih awal, sehingga dampaknya tetap akan menguntungkan di tingkat petani.

Selain Wagub DKI Sandiaga Uno, dan Mentan Amran, hadir pula Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Nellys Sukidi, Direkrut Utama PD Pasar Jaya Arif Nasruddin, dan Dirut PT Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi. Rapat dua intansi ini berjalan tertutup dan berjalan selama dua jam. (Ditto Radityo)

Pemerintah menargetkan menambah stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 1,2 juta ton pada 2018. Perum Bulog menyatakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saat ini telah melebihi batas dan minus 27.888 ton.

Deputi Bidang Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud mengatakan, Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 2,5 triliun untuk penambahan CBP. Saat ini, anggaran tersebut belum bisa dicairkan sebelum pemerintah selesai membahas mekanisme pengadaan CBP yang baru.

"Sudah Rp 2,5 triliun. Cuma harus ada proses administrasi misalnya pengangkatan, penetapan, apanya itu sejalan," ujar dia di Hotel Pullman, Jakarta, pada 27 Maret 2018. 

Menanggapi hal ini, pengamat pertanian, Bayu Krisnamurthi meminta pemerintah memastikan kejelasan terkait badan yang memiliki Kuasa Pemegang Anggaran atau KPA.

“Menteri keuangan bendahara, Bulog user, di antara Bulog dan Kementerian keuangan ada KPA. Kalau untuk CBP itu APBN. Saya tidak tahu sekarang siapa KPA-nya," ujar dia.

Mantan Wakil Menteri Pertanian ini mengatakan sejauh pengamatannya, belum ada KPA yang pasti untuk pengadaan beras CBP. Selama ini, posisi KPA kerap berganti-ganti.

"Itu dulu pernah jadi cerita. Sedikit beranti-ganti. Pernah di Menko Kesra, pindah. Pernah Bulog sendiri, Kementerian Sosial," kata dia.

Kepastian soal KPA ini kata dia amat penting untuk menciptakan tata kelola keuangan negara yang sehat. "Enggak boleh dia pegang uang juga pegang barang. Jadi harus ada lembaga pemerintah yang punya kuasa pemegang anggaran," kata dia.

"Untuk operasi pasar apakah itu tugas Kemensos? Nanti kalau kejar tupoksi memang ada sesuatu yang harus kita selesaikan," tambah dia.

Oleh karena itu, menurut dia, persoalan KPA ini juga mesti diperhatikan. "Salah satu kegunaan Badan Ketahanan Pangan di bawah Presiden sesuai amanat UU, adalah itu. Sehingga kejelasan anggaran untuk Bulog itu menjadi lebih clear," ujar dia.

Reporter: Wilfridus S.

Sumber: Merdeka.com