Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan menyambut baik terpilihnya Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2018-2023. Perry lolos dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) oleh Komisi XI DPR.
Menurut Robert, selama ini institusi perpajakan telah banyak bekerja sama dengan Perry selama menjabat sebagai Deputi Gubernur BI. Dengan terpilihnya Perry sebagai Gubernur BI, kerja sama ini bisa berjalan lebih baik lagi.
Advertisement
Baca Juga
"Kita mendukung saja. Selama ini juga kan Pak Perry sebagai Deputi Gubernur juga sering kerja sama," ujar dia di KPP Wajib Pajak Besar Sudirman, Jakarta, Kamis (29/3/2018).
Diberitakan sebelumnya, Komisi XI DPR RI menyatakan bahwa Perry Warjiyo lolos dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2018-2023. Perry mendapat persetujuan dari semua anggota fraksi.
"Keputusan musyawarah mufakat, disetujui oleh semua fraksi," kata anggota Fraksi XI Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno.
Perry Warjiyo saat ini menjabat sebagai Deputi Gubernur BI. Ia telah 34 tahun berkarya di Bank Indonesia.
Hendrawan berharap agar Perry bisa membawa Bank Indonesia terus fokus menciptakan stabilitas moneter dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Tahap selanjutnya, keputusan dari Komisi XI tersebut akan dilaporkan pada Rapat Paripurna minggu depan. "Baru Pimpinan DPR menulis surat kepada Presiden," jelas dia.
Bankir Tunggu Gebrakan DP KPR hingga Jaga Rupiah
Terpilihnya Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2018-2023 membawa harapan besar dari para bankir. Mereka menantikan gebrakan bank sentral, terutama dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Saya optimistis BI akan lebih baik di bawah kepemimpinan Gubernur baru Pak Perry Warjiyo," kata Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), Suprajarto saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Kamis (29/3/2018).
Suprajarto memiliki empat harapan terhadap sosok Perry Warjiyo sebagai pucuk pimpinan BI. Pertama, sambungnya, BI tetap menjaga kebijakan yang menciptakan stabilitas pasar.
"Sehingga volatilitas nilai tukar rupiah tidak terlalu tinggi dengan selalu hadir di market ketika permintaan meningkat," ujarnya.
Harapan kedua, lanjutnya, BI tetap mempertahankan tingkat inflasi yang sudah relatif baik, sehingga tingkat suku bunga riil, dan likuiditas tetap terjaga.
Ketiga, kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan kredit agar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
"Contohnya relaksasi Loan to Value (LTV) untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR), relaksasi GWM Averaging untuk likuditas, tentunya disesuaikan dengan kondisi makroekonomi," Suprajarto menjelaskan.
Keempat, kebijakan yang mendukung kolaborasi perbankan dengan fintech dalam sistem pembayaran, dengan tetap mengutamakan aspek keamanan dan perlindungan data nasabah.
"Harapannya jika berada pada playing field level yang sama, dari sisi regulasinya juga sebaiknya harus sama, tidak dikecualikan," pinta Suprajarto.
Sementara itu, Presiden Direktur Bank OCBC NISP Parwati Surjaudaja berharap para regulator akan bergerak lebih selaras.
"Tujuannya untuk mempercepatkan pertumbuhan ekonomi, baik jangka pendek maupun menyiapkan industri keuangan menghadapi tantangan jangka panjang," tukasnya.
Advertisement