Pemerintah Impor Beras Jilid II karena Harga Masih Mahal

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah kembali menerbitkan izin impor beras jilid II sebesar 500.000 ton. Adanya tambahan tersebut membuat jumlah beras impor masuk ke dalam negeri hingga pertengahan tahun sebanyak 1 juta ton. Setelah sebelumnya pada Februari lalu, pemerintah telah melakukan impor beras sebesar 500 ribu ton.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Oke Nurwan menjelaskan alasan pemerintah menambah kembali kuota beras impor. Menurutnya, hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan harga beras yang masih di atas target.

"Harga masih di atas. Serapan Bulog kecil. Kenapa serapan Bulog kecil, karena petani mungkin menjualnya tidak ke Bulog karena Bulog dibatasi HPP (harga pembelian pemerintah)," ujar Oke di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Oke menjelaskan, pemerintah sebenarnya sudah menaikkan HPP hingga 20 persen. Namun kenyataannya, langkah ini masih kurang menarik jika dibandingkan dengan harga pembelian di luar Bulog.

"Dengan HPP dikenakan 10 persen saja masih enggak bisa nyerap karena keluar. Dinaikkan jadi 20 persen juga enggak bisa nyerap karena harga gabah tinggi. Kalau sudah tinggi berarti rebutan. Kalau rebutan berarti yang diperebutkan kurang. Gampang logikanya," jelas Oke.

Untuk itu, Oke menambahkan, pemerintah tidak mungkin lagi menaikkan HPP. Sebab, jika dinaikkan melebihi 20 persen maka Harga Eceran Tertinggi (HET) kepada konsumen harus dinaikkan.

"Kalau HPP naik lagi nanti memengaruhi HET. Berarti saya harus naikin HET untuk beras," tandasnya.

Reporter : Anggun P. Situmorang

Sumber : Merdeka.com

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali mengeluarkan izin impor beras sebesar 500 ribu ton untuk Perum Bulog. Sebelumnya, perusahaan pelat merah tersebut juga telah mendapatkan izin impor beras sebesar 500 ribu ton.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Tjahja Widayanti mengatakan, tambahan izin impor beras tersebut hanya untuk meningkatkan stok beras Bulog. Sebab, sebagai BUMN yang bertugas menjaga ketersediaan pangan, Bulog‎ harus memiliki stok yang cukup dalam mengantisipasi lonjakan harga pangan seperti beras.

‎"Bulog harus punya cadangan beras yang mencukupi, jadi supaya bisa cukup sebagai buffer stock," ujar dia di Kawasan Kasablanka, Jakarta, pada 17 Mei 2018.

Meskipun saat ini Bulog memiliki stok beras lebih dari satu juta ton, stok yang ada tersebut bisa saja digelontorkan sewaktu-waktu dalam rangka mengendalikan harga. Terlebih saat memasuki Ramadan seperti sekarang, permintaan pangan cenderung akan meningkat.

"Ini untuk menjaga saja supaya kita lebih kuat lagi," kata dia.

Namun Tjahja memastikan, memasuki Ramadan, rata-rata harga beras secara nasional terkendali. Bahkan sebagai besar telah sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Kemendag.

"Dari hasil pengamatan di 34 provinsi rata-rata sudah mencapai HET. Secara umum sudah, kan harga beras masing-masing," ujar dia.