Top 3: Siap-siap, Pendaftaran CPNS 2018 Dibuka Juni

Pemerintah akan membuka pendaftaran CPNS pada Juni dan seleksi di Juli 2018.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 22 Mei 2018, 07:40 WIB
Diterbitkan 22 Mei 2018, 07:40 WIB
Kabar Gembira Buat Kamu Nih Girls, CPNS 2018 Segera Dibuka!
Buat kamu yang masih berharap bisa masuk CPNS, pemerintah akan buka pendaftaran CPNS 2018 lho. (Foto: Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Penantian pengumuman maupun seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 semakin dekat. Pemerintah berharap pendaftaran CPNS bisa dibuka pada Juni 2018, sedangkan seleksinya baru akan digelar di Juli atau setelah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Pemerintah berencana membuka lowongan CPNS 2018 sekitar 200 ribu kursi. Itu untuk kebutuhan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah. Formasi ini bahkan disebut besar-besaran mengingat jumlah PNS yang pensiun mencapai 150 ribu orang per tahun.

Artikel mengenai jadwal terbaru pendaftaran dan seleksi CPNS 2018 ini begitu menarik perhatian pembaca Kanal Bisnis Liputan6.com. Berikut artikel populer lainnya pilihan pembaca seperti dirangkum Selasa (22/5/2018):

1. Bocoran Terbaru Jadwal Seleksi CPNS 2018

epala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, saat ini pemerintah masih terus melakukan persiapan terkait seleksi CPNS tersebut. Untuk jumlah formasi dan kebutuhannya akan ditetapkan pada bulan ini.

"Kita sedang persiapan, tetap masih menunggu formasi ditetapkan Menteri PANRB. Nanti ada pengumuman dari PANRB," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com.

Berita selengkapnya baca di sini

2. Jokowi Resmikan Kereta Bandara Minangkabau Ekspres, Ini Harga Tiketnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana meresmikan beroperasinya Kereta Api (KA) Bandara Internasional Minangkabau (BIM) yang diberi nama KA Minangkabau Ekspres, hari ini (21/5/2018). Kereta ini sudah beroperasi perdana melayani penumpang sejak 1 Mei 2018.

Dikutip dari laman resmi Setkab, Jakarta, Jokowi menjajal kenyamanan kereta bandara Minangkabau Ekspres dari Bandara Internasional Minangkabau, Padang Pariaman, Padang, untuk melanjutkan kunjungan di Provinsi Sumatra Barat itu, yaitu meresmikan gedung sekolah SMP, SMA, dan rumah susun yang ada di Pondok Pesantren Modern Prof. Dr. Hamka II.

Berita selengkapnya baca di sini

3. Dibuka Lowongan Kerja untuk Hajatan Besar IMF-Bank Dunia, Berapa Gajinya?

Panitia Nasional Annual Meeting IMF-World Bank 2018 membuka lowongan kerja untuk posisi Liaison Officer (LO) untuk sidang tahunan tersebut pada 8-14 Oktober 2018 di Nusa Dua, Bali. Pendaftaran lamaran dibuka hingga 24 Mei 2018.

Liaison Officer adalah seseorang yang bertugas menghubungkan dua lembaga untuk berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai kegiatan antarlembaga.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti mengatakan, Liaison Officer akan bekerja selama penyelenggaraan Annual Meeting IMF-World Bank berlangsung di Bali pada 8-14 Oktober 2018.

Berita selengkapnya baca di sini.

Ini Alasan Pemerintah Buka Lowongan CPNS Besar-besaran di 2018

Ribuan Pelamar Ikuti Tes CPNS Kemenkumham
Peserta tes seleksi CPNS Kemenkumham saat menjawab soal dengan sistem CAT di gedung BKN, Jakarta, Senin (11/9). Pada 2017, tercatat 1.116.138 pelamar CPNS mendaftar di lingkungan Kemenkumham. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperkirakan pemerintah akan membuka penerimaan CPNS 2018 dalam jumlah besar usai Pilkada. CPNS ini untuk memenuhi kebutuhan pegawai di lingkungan kementerian/lembaga (K/L) maupun daerah.

"Rasa-rasanya formasi CPNS kali ini akan besar," kata Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, pada 1 Mei 2018. 

Untuk diketahui, pemerintah berencana membuka lowongan CPNS 2018 sekitar 200 ribu kursi. Itu untuk kebutuhan K/L dan pemda.

"Totalnya mungkin sekitar itu (200 ribu kursi CPNS), tapi saya belum tahu karena angkanya berubah terus," kata Bhima.

Oleh sebab itu, bulan ini merupakan tenggat waktu bagi pemerintah untuk menetapkan formasi CPNS K/L dan daerah, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, penerimaan CPNS 2018 dibuka usai Pilkada.

"Untuk membuka penerimaan CPNS 2018, kan harus ada formasi dulu. Nah formasi CPNS akan ditetapkan pada Mei ini," jelasnya.

Bima menerangkan, jumlah formasi penerimaan CPNS 2018 mencapai sekitar ratusan ribu kursi karena daerah akan mendapatkan jatah formasi.

"Sebagian besar daerah akan mendapatkan formasi karena sejak 2014, daerah tidak dapat formasi apa-apa. Adapun banyak yang pensiun, jumlahnya setahun 150 ribu orang. Kalau empat tahun saja, sudah 600 ribu orang," kata dia.

Namun demikian, Bima memastikan, formasi CPNS 2018 tidak akan diberikan kepada daerah yang memiliki realisasi belanja pegawai di atas 50 persen terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Bagaimana mereka bisa membayar gaji CPNS kalau belanja pegawainya sudah 50 persen. Itu kan sama saja, 2 persen dari populasi menikmati 50 persen dari APBD. Masa bayar gaji doang, pembangunannya mana, tidak adil dong," tegasnya.

Pemerintah menjamin formasi CPNS yang diberikan kepada K/L dan daerah bukanlah untuk jabatan yang bersifat administratif.

"Nanti kita seleksi pas (proses penetapan) formasi. Kita rekrut CPNS untuk menyelesaikan tugas-tugas teknis atau menciptakan kader di masa depan. Kita pilih keduanya, sehingga bukan jabatan administratif," tandas Bima.

Tantangan BKN

Ribuan Pelamar Ikuti Tes CPNS Kemenkumham
Peserta tes seleksi CPNS Kemenkumham saat pengecekan keabsahan administrasi di gedung BKN, Jakarta, Senin (11/9). Pada 2017, tercatat 1.116.138 pelamar CPNS mendaftar di lingkungan Kemenkumham. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Bima mengaku penerimaan CPNS 2018 dengan perkiraan ratusan ribu kursi di hampir seluruh Indonesia membuat BKN harus berpikir mengenai lokasi untuk seleksi CPNS.

"Yang lagi saya bingung, bagaimana ini seluruh Indonesia ada seleksi. Apakah nanti dipusatkan di provinsi atau sampai kabupaten. Kalau sampai kabupaten, bagaimana kesiapannya," kata dia.

Menurutnya, pelaksanaan seleksi CPNS sebetulnya merupakan tanggung jawab para Gubernur maupun Bupati, sementara BKN hanya memfasilitasi saja.

"Kalau mereka tidak punya uang, repot dong. Jadi minta formasi CPNS tapi tidak punya uang. Apakah mereka juga sudah menyiapkan anggaran untuk gaji pegawai, ini yang harus dihitung betul-betul," pungkas Bima.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya