Curhatan Peter Gontha soal Kakunya Aturan Kemenhub

Liputan6.com, Jakarta - Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Polandia Peter Gontha mengeluhkan aturan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang terlalu kaku mengenai penerbangan menggunakan pesawat carter. Keluhan ini menjadi viral dan mendapat tanggapan dari Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. 

Di akun Facebook-nya, seperti dikutip Liputan6.com, Jakarta, Rabu (6/6/2018), Peter mengatakan, perusahaan penerbangan Polandia beserta operator tur terkemuka Rainbow Tours akan memulai penerbangan carter dari Warsawa ke Bali. Di situ, dia mengaku bangga bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Warsawa dapat memberi sumbangsih kepada peningkatan jumlah turis ke Indonesia.

"Namun pemerintah, dalam hal ini Departemen Perhubungan, sangat kaku dalam menunjang program pemerintah Jokowi untuk meningkatkan turisme," ujarnya.

Lebih jauh Peter Gontha menambahkan, setiap dua minggu, LOT Airlines akan terbang langsung dari Warsawa ke Denpasar membawa 252 penumpang selama 4-5 bulan ke depan.

"Tapi bagaimana dengan penerbangan pertamanya. Setelah membawa kloter turis pertama, pesawat akan pulang tanpa penumpang di mana akan merugikan perusahaan carter tersebut sekitar USD 250-300 ribu karena kosong," dia melanjutkan. 

"Oleh karena itu, operator tur berencana membawa kloter pertama minus satu naik pesawat komersial yang akan kembali dengan pesawat yang membawa kloter pertama. Sehingga perusahaan yang sudah mendukung turisme ke Indonesia tidak rugi terbang dengan pesawat kosong," paparnya. 

Apa sih isi peraturan Kemenhub terkait penerbangan carter yang dianggap Peter Gontha kaku? Isinya, jika pesawat carter hanya boleh membawa dan memulangkan penumpang yang datang dan pergi naik carter.

"Jadi pesawat carter juga kosong kembali ke Indonesia untuk menjemput turis kloter terakhir. Rugi lagi USD 250-300 ribu. Padahal mereka membawa ribuan turis ke Indonesia," keluhnya. 

Peter Gontha mengaku sudah mengimbau Kementerian Perhubungan tersebut. Sayangnya, tidak digubris. 

"Saya sedih dan heran, beginikah caranya kita membantu pemerintah untuk mencapai target 20 juta turis pada 2019. Karena usulan sesuatu yang tidak merugikan, bahkan menguntungan negara justru dianggap omong kosong belaka! Saya yakin di masa depan ada pemimpin-pemimpin di kementerian yang memakai nalar logis," tuturnya.

"Saya yakin postingan saya akan membuat banyak penguasa di departemen perhubungan (Kemenhub) tidak suka pada saya, tidak apa lah, demi negara dan bangsa," tuturnya. 

Peter Gontha berharap Menhub, Staf Presiden, Menteri Koordinator, dan DPR juga dapat mencarikan jalan keluarnya.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi pun menyambut baik dan mengapresiasi rencana ini. "Ini suatu rencana yang luar biasa, bisa membawa turis dari Polandia direct langsung ke Denpasar, saya mengapresiasi dan mendukung terkait rencana ini," ucap Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (6/6/2018).

Pada kesempatan tersebut Budi juga mengapresiasi kerja keras Duta Besar Indonesia untuk Polandia Peter F. Gontha yang telah mendukung kunjungan wisatawan ke Indonesia.

"Saya juga sangat mengapresiasi kerja keras Duta Besar Indonesia untuk Polandia Bapak Peter F. Gontha yang dengan berbagai upayanya telah berhasil menarik minat pemerintah Polandia untuk kembali membuka penenerbangan carter ke Denpasar direct," ujar Budi.

Budi akan segera berdiskusi internal Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan pihak-pihak lainnya.

"Saya akan segera berdiskusi dengan Direktur Jenderal Perhubungan Udara terkait rencana ini. Kami ingin penerbangan ini tidak hanya selamat tapi juga untuk memastikan penerbangan tersebut sesuai aturan perundangan yang berlaku. Aturan jangan dilanggar,” tegas Budi.

Pada kesempatan yang sama Budi secara tegas menyampaikan, aturan perundangan tentang penerbangan yang berlaku di Indonesia wajib ditegakkan. Terlebih, kata dia, ini ada terkait dengan keamanan negara karena kita membawa orang asing masuk ke Indonesia. 

"Saya sangat mendukung rencana ini, tapi ini harus kita lihat lagi jangan sampai kita melanggar aturan yang berlaku. Ini menyangkut kedaulatan negara kita,” ujar Budi