Selain Sawit, Pemerintah Remajakan Perkebunan Karet

Peremajaan untuk perkebunan karet nantinya akan diuji cobakan di dua kawasan.

oleh Merdeka.com diperbarui 21 Agu 2018, 20:30 WIB
Diterbitkan 21 Agu 2018, 20:30 WIB
Pohon Karet
Pohon Karet (www.rainforest-alliance.org)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Dewan Karet Indonesia (Dekarindo), Azis Pane mengatakan, pemerintah berencana akan melakukan peremajaan (replanting) komoditas perkebunan. Peremajaan tersebut tak hanya pada tanaman kelapa sawit tetapi juga komoditas lainnya seperti karet.

Aziz mengatakan, replanting untuk perkebunan karet tersebut nantinya akan diuji cobakan di dua kawasan yang sudah siap, yakni Paya Pinang dan Mandailing dengan masing-masing seluas 500 hektare.

"Mau replanting karet. Mau replanting mau dicoba dulu, 500-500 (hektare). Di Paya Pinang sama di Mandailing," ujanya usai usai melangsungkan rapat koordinasi terkait replanting sawit dan karet di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (21/8/2018).

Aziz mengungkapkan, replanting tersebut ditujukan mengingat pohon karet di Indonesia sudah berumur tua. Akibatnya, harga jual karet mengalami penurunan. "Pohonnya sudah tua-tua. Lagi jatuh sekarang (harganya). USD 1,3 sampai USS 1,4 sekarang," imbuhnya.

"Karet itu sudah tua masa kita biarkan. Itukan karet rakyat. Jadi dari 3,8 juta hektare perkebunan karet itu 3,1 juta hektare itu karet rakyat. Oleh karena itu meremajakan karet artinya memakmurkan rakyat," tambah Aziz.

Sementara itu, dalam mekanisme pembiyaan tersebut pemerintah dengan pelaku usaha sepakat untuk mendanai bibit pohon karet dengan menjual hasil potongan kayu-kayu dari kedua daerah tersebut. Dalam hal ini, diakuinya sudah ada dua perusahaan yang siap untuk menampung hasil kayu karet.

"Oh ada banyak (yang siap beli), ada dua perusahaan. Pelaku industri furnitur ada, yang mainan anak juga ada," pungkasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


BPDP Sawit Bantu Pemerintah Percepat Peremajaan Tanaman

20160304-Kelapa Sawit-istock
Ilustrasi Kelapa Sawit (iStockphoto)

Sebelumnya, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Dono Boestami, menyebut bahwa pihaknya akan membantu proses percepatan peremajaan (replanting) kelapa sawit yang dicanangkan oleh pemerintah.

"Enggak ada, cuma percepatan aja peremajaannya. Ya kan targetnya 185 ribu hektare. Itu aja. Tetap itu kan target pemerintah," ujarnya usai melangsungkan rapat koordinasi terkait replanting sawit dan karet di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (21/8/2018).

Diketahui, pemerintah tengah menargetkan peremajaan sawit rakyat pada 2018 seluas 185 ribu hektare lahan. Langkah ini diambil agar produktivitas sawit rakyat dapat meningkat dan memberi kesejahteraan pada petani. 

Dono mengatakan, dalam proses tersebut nantinya akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian langsung. Pihaknya hanya membantu melalui penyaluran dana saja.

"Ya prosesnya, kan ada di dirjen perkebunan ya itu aja udah. Masalahnya kami sejak bulan Maret tidak terima lagi rekomendasi teknis (dari Kementan)," imbuhnya.

Sebelumnya, BPDKS mencatat hingga akhir semester I 2018, BPDPKS telah menyalurkan dana peremajaan kepada 5.384 pekebun untuk luasan lahan 12.063 hektare dengan nilai mencapai lebih dari Rp 288 miliar untuk meningkatkan efektivitas program peremajaan.

BPDPKS bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, dan Kemenko Perekonomian juga melakukan penyempurnaan aturan agar penyaluran dana bisa dilakukan dengan lebih cepat tanpa mengurangi akuntabilitas.

"Di samping itu, BPDKS juga melakukan pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit. Sejak 2016 hingga semester I 2018, BPDPKS telah melakukan pelatihan kepada 4.529 orang petani, 813 anak petani, 930 guru SMK perkebunan, dan 540 anggota koperasi," katanya.

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya