DPR: RI Surplus Beras hingga 12 Juta Ton

Liputan6.com, Jakarta Produksi dan serapan gabah dari petani secara nasional dinilai masih cukup baik. Hal tersebut mampu memperkuat stok dan memenuhi kebutuhan beras hingga akhir tahun.

Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin, mengatakan berdasarkan data dari Kementerian Pertanian (Kementan), pada tahun ini produksi gabah petani mencapai angka 80 juta ton atau setara dengan 46,5 juta ton beras.

Dengan angka tersebut, cadangan beras pemerintah (CBP) hingga saat ini masih dalam kondisi cukup dan mampu memenuhi kebutuhan beras nasional.

“Dari sisi produksi dalam negeri kita surplus 12 juta ton. Karena dari data Kementan, kita punya produksi 45 juta ton beras, sedangkan konsumsi masyarakat mencapai 33 juta ton. Berarti ada 12 juta ton surplusnya,” ujar dia di Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR, Bambang Haryo Sukartono, menyatakan selama ini kondisi panen petani hampir tidak memiliki kendala. Terlebih, musim kemarau berlangsung tidak terlalu lama waktunya.

Selain itu, upaya pemerintah melalui Kementan dan Kementerian PUPR dalam program kerja menjaga hasil pertanian telah dilakukan maksimal. Manfaatnya, saat ini Indonesia semakin dekat dengan target swasembada pangan.

"Telah banyak membuat program pertanian mulai dari embung, irigasi, dan bantuan alat mesin pertanian," kata dia.

Sebagai informasi, pada 2016 dan 2017 ekspor hasil pertanian mencakup komoditas tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan hortikultura tercatat mengalami lonjakan. Menurut data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), beras, bawang merah dan jagung menjadi salah satu komoditas sektor pertanian yang mengalami peningkatan ekspor.

Rincian volume ekspor hasil pertanian pada 2016 adalah 35,49 juta ton dengan nilai USD 26,73 milliar kemudian naik pada 2017 menjadi 41,26 juta ton atau setara USD 33,05 milliar.

Sedangkan untuk volume dan nilai neraca perdagangan sektor pertanian juga mengalami surplus yakni pada 2016 sebanyak 97,06 persen dan 2017 sebesar 45,85 persen.

Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan izin impor sebanyak 2 juta ton. Meskipun demikian, Perum Bulog menyatakan belum akan menambah impor beras.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menjelaskannya, saat ini Bulog tengah berupaya untuk menyerap beras masyarakat. Pihaknya tengah berupaya menahan agar tak perlu menambah impor.

"Kan, sudah tidak ada impor lagi, itu impor yang lama sebelum saya menjadi Dirut, itu sudah ada impor 1,8 juta ton tapi yang terealisasi 1,8 ton dulu," ungkapnya saat ditemui, di Gudang Bulog Divre DKI Jakarta dan Banten, Selasa (4/9/2018).

"Saya tidak mau datangkan dulu. Kita simpan di negara asal karena kita harus lihat progres panen kita. Kita tidak boleh mengganggu produksi petani kita. Nah, di kala nanti kita membutuhkan itu baru kita ambil," kata dja.

Dia menjelaskan izin yang dikeluarkan pemerintah sebenarnya merupakan bentuk antisipasi, kalau-kalau terjadi kekurangan stok beras di dalam negeri.

Sebagai pihak yang mendapat penugasan untuk melakukan impor, Perum Bulog akan mempertimbangkan urgensi impor beras berdasarkan perhitungan kebutuhan dan serapan beras dalam negeri.

"Gini kalau izin itu bisa saja diberikan untuk mengantisipasi umpana prediksi cuaca untuk tahun ini dimungkinkan ada masa paceklik yang luar biasa nah el nino dan segala macam. Boleh saja dikeluarkan izin impor sebanyak-banyaknya, tapi kan tidak harus direalisasikan sejumlah itu. Kita lihat kebutuhanya jadi kalau kita dapet izin 2 juta ton impor beras tapi yang cukup kita realisasikan 200 ribu ya kita realisasikan 200 ribu," ujar dia.