Bulog Simpan 2 Juta Ton Beras Impor sebagai Cadangan

Liputan6.com, Jakarta Perum Bulog mendapatkan izin dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mendatangkan sisa jatah impor beras 1 juta ton hingga akhir September 2018. Dengan begitu, total izin yang didapatkan 2 juta ton.

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengatakan, izin rekomendasi impor beras sudah lama dikeluarkan pada saat rapat koordinasi (rakor) dengan berbagai pihak kementerian/lembaga.

"Rakor itu dipimpin Pak Menko (Perekonomian, Darmin Nasution), dihadiri oleh pak Mentan (Amran Sulaiman), Dirut Bulog, dan juga saya serta Kementerian BUMN. Itu keputusan rakor," jelas dia di Jakarta, Senin (20/8/2018).

Sebagai informasi, Bulog pada tahun ini telah merealisasikan jatah impor beras sesuai rakor sebanyak 1 juta ton, yakni pada Februari sebesar 500 ribu ton dan Mei 500 ribu ton.

Untuk perizinan impor ketiga sebanyak 1 juta ton yang habis masa berlakunya akhir Agustus 2018. Bulog juga mengajukan perpanjangan hingga 30 September 2018. Dengan begitu, total impor beras akan berjumlah sekitar 2 juta ton.

Saat ditanya soal penggunaan beras impor tersebut, Enggartiasto menyebutkan, ia akan menyerahkannya kepada Bulog sebagai stok cadangan.

"Nanti diserahkan kepada Bulog sebagai cadangan. Cadangan dulu, kalau perlu baru dipakai," tukas dia.

 * Update Terkini Asian Games 2018. Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini

Pemerintah diminta memperbaiki data produksi beras nasional yang dinilai kerap menimbulkan sengketa antar-instansi terkait dan memengaruhi pasokan komoditas tersebut.

"Sistem pendataan yang benar perlu segera dibuat untuk menjadi acuan bagi Kementan, Kemendag, bahkan Presiden, sebagai dasar bila akan membuat kebijakan beras," kata Anggota DPR RI Komisi IV, Ono Surono, Kamis (17/8/2018).

Ono mengatakan, penyediaan data yang benar bisa membuat pemerintah mengambil keputusan yang tepat, terutama apabila ingin mengambil kebijakan impor, untuk stabilisasi harga beras.

Menurut dia, kebijakan impor yang dilakukan untuk pemenuhan stok bisa berdampak pada kesejahteraan petani, padahal konsumen juga membutuhkan beras dengan harga yang wajar.

"Ketika pada saat tertentu harga beras naik tidak wajar, terlihat jelas siapa yang diuntungkan, yaitu orang-orang yang selama ini menguasai distribusi," kata politikus PDI-Perjuangan ini.

Ono juga meminta adanya perbaikan tata niaga perberasan dari sisi regulasi maupun praktik di lapangan serta evaluasi atas program cetak sawah maupun benih bagi petani yang bertujuan meningkatkan produksi dalam negeri.

"Kalau produksi beras berdasarkan laporan Kementan selalu meningkat, berarti sudah on the track. Semua program harus dievaluasi, yang belum wajib diperbaiki, yang baik harus ditingkatkan," ujarnya.

Selama ini pengadaan data beras selalu menimbulkan sengketa, karena Kementerian Pertanian mengklaim produksi mencukupi bahkan surplus, tapi sejak awal tahun, impor beras juga dilakukan.

Pengamat Pertanian Khudori mengatakan selama ini tidak ada data pembanding dari instansi terkait mengenai produksi beras, karena yang memproduksi data hanya Kementerian Pertanian.

Padahal, menurut dia, metode perolehan data tersebut diragukan, karena tidak ada penghitungan secara riil untuk jumlah luasan lahan. Adapun, luas lahan dapat menentukan seberapa besar produksi beras.

"Pengumpulan datanya memang bukan survei lapangan. Itu tadi perkiraan-perkiraan," kata Khudori.

Meski demikian, persoalan impor tidak hanya mengacu pada produksi beras, karena ada masalah lain, yaitu tidak optimalnya penyerapan Bulog karena masih rendahnya Harga Pokok Pembelian yang ditetapkan pemerintah.

"Problem utama terkait impor beras adalah kemampuan Bulog menyerap beras atau gabah hasil produksi dalam negeri," dia menambahkan.

Selain itu, musim kemarau di 2018 yang lebih panjang bisa menambah persoalan karena dapat menyebabkan terjadinya kegagalan panen dan berkurangnya produksi.