OJK dan Bank Sentral Thailand Sepakat Tingkatkan Pengawasan Bank

Liputan6.com, Nusa Dua - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank of Thailand telah menandatanganj perjanjian kerjasama (MoU) di tengah pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia di Nusa Dua, Bali. MoU yang ditandatangani tentang pengawasan perbankan.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, mengatakan perjanjian kerja sama ini menjadi dasar bagi kedua otoritas dalam pengawasan perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip basel yang efektif.

"Perjanjian ini semakin memperkuat kerja sama tingkat tinggi antara OJK dan BOT, saya berharap untuk terus meningkatkan hubungan konstruktif kami demi menjaga stabilitas keuangan yang aman," papar Wimboh di Nusa Dua, Jumat (12/10/2018).

Wimboh memaparkan, kehadiran perbankan Thailand di Indonesia sejak 1968 ketika Bangkok Bank pertama kali mendirikan kantor cabang asing yang fokus pada perbankan korporasi di Indonesia. Pada 2014, Kasikornbank juga menandai kehadirannya dengan membentuk kantor perwakilan di Indonesia.

MoU menjabarkan secara lebih rinci komitmen dua otoritas untuk mendorong pertukaran informasi dan kerja sama yang lebih besar dalam bidang perizinan, pemeriksaan, pengawasan, dan manajemen krisis.

Sementara itu di kesempatan yang sama Gubernur Bank of Thailand Veerathai Santiprabhob mengapresiasi komitmen yang sudah disepakati keduanya.

"Hubungan perdagangan dan investasi antara Thailand dan Indonesia telah diperkuat selama bertahun-tahun, dan membutuhkan layanan keuangan lintas batas yang aman dan efisien. MoU ini akan meningkatkan kerja sama dalam pengawasan keuangan antara kedua negara kami, yang selanjutnya akan menguntungkan perdagangan dan investasi, dan kemakmuran ekonomi jangka panjang," kata dia. (Yas)

* Update Terkini Asian Para Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru di Sini.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyatakan, dalam perkuat pasar modal Indonesia, pihaknya terus mendorong berbagai kebijakan terutama dalam menarik investor dalam negeri atau domestik.

"Sekarang ini terus kami lakukan instrumen kita ciptakan agar memberikan keleluasaan para pengusaha untuk memafaatkan bursa sebagai sumber pendaanaan usahannya dan investasinya ke depan," kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso saat ditemui di Kawasan SCBD, Sudirman, Jakarta, Minggu, 23 September 2018.

Dia berharap, dengan berbagai instrumen dan kebijakan yang dikeluarkan OJK, investor domestik akan tumbuh jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu.

"Kita lihat saja seperti dengan berbagai kebijakan yang kita keluarkan kemarin mendorong pengusaha terutama di sektor pariwisata, perumahan, dan juga sektor komoditi-komoditi untuk substitusi barang impor, itu akan kita dorong supaya pararel lagi sehingga investasi-investasi baru ke arah sana akan kita dorong lebih besar lagi," tambah Wimboh.

Sebelumnya, OJK telah mengeluarkan paket kebijakan untuk mendorong ekspor dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Paket kebijakan ini merupakan bagian dari rencana OJK yang disiapkan sesuai dengan tugas dan fungsi OJK dalam menjaga stabilitas keuangan dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Adapun kebijakan dalam mendorong ekspor dan industri penghasil devisa antara lain:

1. Memberikan insentif bagi lembaga jasa keuangan untuk menyalurkan pembiayaan ke industri yang berorientasi ekspor, industri oenghasil barang substitusi imporndan industri pariwisata.

2. Merevitalisasi peran lembaga pembiayaan ekspor Indonesia (LPEI) melalui refocusing peran LPEI dalam penyediaan instrumen hedging untuk transaksi ekspor dan penyedia reasuransi untuk asuransi terkait ekspor.

3. Memfasilitasi penyediaan sumber pembiayaan dari pasar modal untuk pengembangan 10 kawasan strategis pariwisata nasional selain di Bali.

4. Memfasilitasi KUR cluster untuk pengembangan UMKM di sektor pariwisata bekerja sama dengan kemenko Perekonomian.

Sedangkan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di antaranya adalah:

1. Melakukan penyesuaian ketentuan prudential di industri perbankan seperti penyesuaian ketentuan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) untuk pembiayaan sektor perumahan.

2. Mendorong lebih berkembangnya startup financial technology, termasuk equity crowdfundding, karena peran mereka yang besar dalam membuka akses permodalan bagi UMKM yang besar kontribusinya pada PDB nasional.

3. Memfasilitasi pemanfaatan pasar modal melalui pengembangan instrumen seperti sekuritas aset, obligasi daerah, green bonds, belended finance dan instrumen bersifat syariah serta hedging instrumen. OJK juga akan meningkatkan cakupan investor domestik, diantaranya melalui perusahaan efek daerah.

4. Mewajibkan lembaga pembiayaan untuk mencapai porsi menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif.

Saksikan video pilihan di bawah ini: