4 Tahun Jokowi-JK, Daya Saing Indonesia Jadi PR Besar

Liputan6.com, Jakarta - Genap empat tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) pada 20 Oktober 2018 memberikan kesan beragam pada masyarakat. Salah satunya terutama terkait target pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Direktur Riset Centre of Economic Reform (CORE), Piter Abdullah, mengungkapkan kinerja Jokowi-JK di bidang ekonomi cukup terbilang baik. Hal itu didukung oleh kejelasan konsep ekonomi yang disoroti pada era kepemimpinan Jokowi-JK.

"Di bidang ekonomi walaupun tidak bisa dibilang luar biasa tapi secara keseluruhan saya nilai cukup baik. Ada dua hal yang kemudian mewarnai kebijakanya yaitu investasi dan daya saing yang didukung oleh kemudahan berusaha, serta ketersediaan infrastruktur," tutur dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Sabtu (20/10/2018).

Kata Piter, keberanian dan komitmen Jokowi-JK dalam menggenjot ekonomi Indonesia lewat pembangunan infrastruktur patut diapresiasi. 

"Prestasi utama Jokowi di 4 tahun pertama ini adalah keberhasilannya membangun infrastruktur secara masif dan merata. Itu bisa dilakukan dengan keberaniannya menaikkan harga bbm bersubsidi secara drastis diawal pemerintahan," ungkapnya.

Meski demikian, Piter menilai, dunia investasi dan daya saing RI masih belum berdampak signifikan dalam periode 4 tahun itu. 

"Kemudahan berusaha membaik, diikuti kenaikan peringkat daya saing namun semua tidak berarti apabila tidak diikuti oleh lonjakan pertumbuhan investasi. Dampaknya pertumbuhan ekonomi tertahan di kisaran 5 persen," kata dia.

Setali tiga uang dengan Piter, Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira, menilai produktivitas dan daya saing masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi tim ekonomi Jokowi-JK. 

"Dalam Indeks Daya Saing Global terbaru 2018, posisi Indonesia ada di 45. Dibandingkan Negara tetangga Asean Malaysia menduduki posisi 25 teratas, Thailand 38, dan Singapura peringkat 2," papar Bhima.

Bhima melanjutkan, daya saing pasar international juga dapat dilihat dari target pertumbuhan ekspor nonmigas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintah yakni baru 14,3 persen di 2019. Realisasinya Januari-September 2018 baru tumbuh 9,29 persen. 

"Jadi untuk mencapai 14 persen butuh kerja ekstra, ditengah proteksi dagang yang dilakukan negara mitra seperti India dan AS. Jadi targetnya masih overshoot," ujar dia.

Sementara itu, Ekonom PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede, menuturkan, hal perlu didorong pemerintah yaitu meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Hal ini agar dapat membuat Indonesia keluar dari jebakan kelas menengah.

Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia mencapai Rp 51,89 juta setara USD 3.876,8 pada 2017. Jumlah itu naik dibandingkan periode tahun sebelumnya Rp 47,97 juta per tahun.

"Salah satunya cara dengan dorong sektor potensi yang cukup besar seperti manufaktur. Dalam beberapa tahun ini belum cukup ideal. Pertumbuhan sektor manufaktur di bawah lima persen dalam 10 tahun," kata Josua saat dihubungi Liputan6.com.

Ia menuturkan, industri tidak kuat membuat Indonesia andalkan impor di tengah ekonomi bertumbuh. Hal itu membuat defisit transaksi berjalan makin lebar.

"Ini menjadi isu mendasar. Oleh karena itu dorong sektor manufaktur sehingga mengurangi ketergantungan impor," kata dia.

Dengan memperkuat sektor manufaktur, Josua menilai hal itu dapat membuat rupiah stabil. Untuk mendorong sektor manufaktur, pemerintah dinilai dapat memberikan insentif seperti tax holiday. "Ini harus prioritas untuk sektor manufaktur," kata dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini: