Tanggapan KSP soal LRT Palembang

Liputan6.com, Jakarta - Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan mengalami kerugian Rp 9 miliar per bulan sejak beroperasi Juli 2018.

Kerugian disebabkan tak seimbangnya biaya operasional dan pendapatan dari penumpang. Biaya operasional mencapai Rp 10 miliar per bulan sementara pendapatan hanya Rp 1 miliar setiap bulan.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko meminta, Pemerintah Daerah (Pemda) Sumatera Selatan untuk tidak mengeluhkan mahalnya biaya operasional tersebut. Pemda diminta untuk bersyukur sebab telah dibuatkan infrastruktur LRT.

"Ya itu sekali lagi, ada sebuah upaya pemerintah itu berupaya pemerintah daerah. Jangan sudah dibangunkan ngoceh tapi dia sudah berupaya semaksimal mungkin, bagaimana utility sebuah sebuah infrastruktur itu bisa berdaya guna dengan baik. Bukan sebelum dibangun ada mengeluh setelah dibangun mengeluh. Lah terus apa kerjaan mereka? Bagaimana mengoptimalkan infrastruktur yang tersedia,” kata Moeldoko saat ditemui di Kantor KSP, Jakarta, Selasa (12/2/2019). 

Dia menyebutkan, LRT harus menjadi infrastruktur yang mampu mendorong roda perekonomian di daerah tersebut.

Sementara itu, keuntungan yang dapat diperoleh dari sebuah infrastruktur disebut tidak akan dirasakan dalam waktu dekat, melainkan setelah beberapa tahun beroperasi. Oleh karena itu, wajar jika mengalami kerugian di awal beroperasi.

"Kecenderungan dari kita itu berpikirnya saat ini. Contoh membangun sebuah pelabuhan ‘Ah butuhnya sekarang’. Akhirnya begitu setelah 30 tahun ke depan, kebingungan. Ini cermin kita lebih sering bercanda,” kata dia mencontohkan.

Dia menjelaskan, tujuan utama pemerintah mengebut pembangunan infrastruktur adalah untuk kemajuan Indonesia terutama di masa mendatang.

"Sesungguhnya kebutuhan-kebutuhan saat ini tentang infrastruktur yang dibangun adalah menghadapi masa-masa itu masa depan seperti itu. Jangan tanya sekarang ini tidak ada gunanya bukan begitu. Tapi sekali lagi semua yang persiapkan saat ini untuk menghadapi masa depan yang dibutuhkan begitu. Jangan nanya, sekarang ini tidak ada gunanya. Bukan begitu, tapi sekali lagi semua yang persiapkan saat ini untuk menghadapi masa depan,” tutur dia.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi mengungkap tak mudah bagi dirinya untuk memutuskan pembangunan Mass Rapit Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT).

Menurut Jokowi, pihaknya sudah memikirkan matang-matang untuk membangun dua moda transportasi tersebut. Termasuk hitung-hitungan untung dan ruginya.

"Waktu jadi Gubernur (DKI Jakarta) kita memutuskan MRT, kenapa saya berani memutuskan itu lama ini sudah 26 tahun direncanakan. Kenapa tidak segera diputuskan? Karena dari itung-itungan, kalkulasi, terus dihitung-hitung, hitungannya rugi. Sehingga tidak bisa diputuskan sampai 26 tahun," kata Jokowi dalam sambutan di acara deklarasi Alumni SMA Jakarta Bersatu, di Istora Senayan, Jakarta, Minggu, 10 Februari 2019.

Menurut Jokowi, jika pemerintah terus berpikiran tentang kerugian saat membangun MRT dan LRT maka Jakarta tidak akan pernah memiliki dua moda transportasi publik tersebut. Karena itu, menurutnya, membangun MRT dan LRT, adalah salah satu bagian dari keputusan politik strategis yang ia ambil saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Saya secara politik ini keputusan politik saya ambil dengan semua resiko. Semua resiko yang juga pasti saya terima. Ada yang caci maki saya. Ada yang menghina, silakan. Ada yang memfitnah, silakan. Tapi itu adalah ke politik bukan untung dan rugi," ujarnya.

Jokowi juga mengungkapkan keputusan strategis lainnya diambil saat menjabat sebagai Presiden saat ini. Salah satu keputusan yang ia ambil dan memerlukan keberanian besar adalah membubarkan perusahaan Petral.

"Keputusan membubarkan Petral itu juga membutuhkan keberanian," ucap Jokowi.

Saksikan video pilihan di bawah ini: