Pemerintah Siapkan Insentif untuk Industri yang Kembangkan SDM

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, sampaikan rencana baik pemerintah pada perusahaan yang turut melakukan pengembangan SDM. Perusahaan akan mendapatkan Tax Deduction sebesar 200 persen. Syaratnya, perusahaan harus melakukan link and match dengan Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia.

"Pemerintah mengupayakan agar industri di Indonesia dapat melakukan link and match dengan berbagai Sekolah Menengah Kejuruan. Dalam hal ini pemerintah menyiapkan insentif berupa Tax Deduction hingga 200 persen," ujar Airlangga dalam kunjungan kerja Kemenperin ke PT Gunung Raja Paksi di Cikarang, Jumat (15/02/2019).

Data statistik menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor industri logam pada 2018 adalah 7,6 persen, 1,3 persen lebih baik dari tahun sebelumnya. Selain investasi dan teknologi, ketersediaan SDM yang kompeten akan mendorong peningkatan produktivitas dan menjadikan industri lebih berdaya saing.

Industri logam berpotensi memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi melalui added value serta akan menjadi multiplier effect bertumbuhnya industri dalam negeri lainnya terutama dalam penyerapan tenaga kerja.

Pada akhirnya, industri membutuhkan tenaga ahli yang kompeten. Kenyataannya, hal tersebut dapat dibilang cukup sulit. Namun, hal ini dapat diatasi dengan upaya kerjasama pemerintah dengan industri untuk mengembangkan sumber daya manusia tersebut melalui berbagai program, salah satunya sekolah vokasi industri.

"Sekolah vokasi industri membantu talenta mengasah skill dan kemampuan mereka dan membantu industri mendapatkan tenaga ahli yang sesuai," ujarnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi mengenai pengembangan pendidikan vokasi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro. Rapat ini merampungkan peta jalan atau roadmap pendidikan vokasi 2020-2024.

Menteri Bambang mengatakan, penyelesaian peta jalan vokasi ini merupakan arahan Presiden Joko Widodo. Sehingga ke depan pengembangan vokasi lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan dunia industri.

"Ini waktu itu Presiden menugaskan Menko dan saya untuk menyiapkan roadmap pengembangan SDM khuhusnya vokasi untuk tahun 2020-2024 RPJMN lah pada intinya. Jadi kita koordinasi, roadmapnya sudah kita selesaikan dan kita mau lapor presiden," jelasnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Menteri Bambang mengatakan, ada tiga poin penting yang telah disusun dalam peta jalan tersebut. Pertama terkait sinkronisasi pendidikan dan pelatihan, kedua upaya untuk mencegah ketidakcocokan antara kebutuhan dunia kerja dan sektor pendidikan.

"Kedua tadi, bagaimana mencegah missmacth antara kebutuhan dunia kerja dan sektor pendidikan. Kemudian, ketiga bagaimana mendorong kurikulum yang lebih memperbanyak unsur magang," jelasnya.

Dalam roadmap itu juga ditegaskan, pelatihan pemagangan peserta didik nantinya bisa dilakukan di luar negeri. Selain itu, para pengajar juga nantinya akan diperkuat dari segi pelatihan.

"Kebetulan dianggaran 2019 juga sudah ada pemikiran magang keluar negeri. Jadi tidak cuma di Indonesia tapi ke luar negeri. Jadi itu tiga unsur utama yang penting. Satu lagi, penguatan di gurunya di pelatihan gurunya," tandasnya.