Pabrik Smelter di Konawe Bakal Serap Tenaga Kerja hingga 3.000 Orang

Liputan6.com, Konawe - Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto meresmikan, fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel di Konawe, Sulawesi Tenggara. Pabrik tersebut dibangun oleh PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI).

Airlangga mengungkapkan, pemerintah menyambut baik ada pabrik smelter yang dibangun di Sulawesi Tenggara. Hal ini membuat sektor industri bisa tumbuh secara merata di luar Jawa.

"Kami mendukung peningkatan nilai tambah sumber daya alam, hilirisasi industri dan penyebaran wilayah industri di luar Pulau Jawa," ujar dia di Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin (25/2/2019).

Menurut dia, ada pabrik smelter ini juga akan memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian di Sulawesi Tenggara. Pabrik ini mampu menyerap tenaga kerja hingga mencapai 3.000 orang.

"Produksi 600 ribu ton. Ini butuh bahan baku 1:10, nikel ore, setara 6 juta ton. Kalau diekspor (mentah) hanya USD 150 juta. Untuk bahan bakar kira-kira 6 juta ton, dengan harga USD 40 per ton. Tapi kalau (jadi) nickle pig iron mendekati USD 1 miliar. Tenaga kerja bisa mendekati 3 ribu," kata dia.

Oleh sebab itu, lanjut Airlangga, diharapkan pabrik smelter seperti ini bisa terus berkembang di sejumlah wilayah di Indonesia. Dengan demikian bisa meningkatkan investasi dan menggerakan ekonomi di daerah.

"Tentunya sesuai harapan, investasi mendatangkan lapangan kerja, meningkatkan devisa dan pemasukan pajak," tandas dia.

Sebelumnya,  Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Senin 3 September 2018.

Adapun salah satu agenda RDP adalah membahas hasil evaluasi ekspor mineral dan progres pembangunan smelter oleh PT Freeport Indonesia.

Ditemui usai rapat, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengakui jika dia diminta meningkatkan pengawasan terhadap pembangunan smelter.

"Kita pokoknya diminta lakukan pengawasan terhadap smelter, dari semuanya nikel, bauksit. Nggak ada bahas illegal mining, bahas smelter," tuturnya di Gedung DPR.

"Ya evaluasinya ada permintaan dari masing-masing DPR. Saya kan hanya memberi tanggapan saja," tambah dia.

Dia juga menjelaskan, rapat turut membahas terkait 4 perusahaan pertambangan yang dihentikan karena tidak melaporkan progres atau kemajuan smelter.

"Iya termasuk bahas itu. Tapi belum ada lagi," tutup dia.

Sebelumnya, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Susigit menyebutkan ada 4 perusahaan pertambangan yang dihentikan operasinya oleh pemerintah karena tidak melaporkan kemajuan progres.

Perusahaan tersebut antara lain PT Surya Saga Utama (SSU), PT Modern Cahaya Makmur (MCM), PT Integra Mining Nusantara (IMN) dan juga PT Lobindo Nusa Persada (Lobindo).

Saksikan video pilihan di bawah ini: