Kementan Gelar Temu Teknis Penyuluh Pertanian dan Petani Andalan

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar Temu Teknis Penyuluh Pertanian dan Petani Andalan dalam rangka meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia (SDM) pertanian. Acara dilaksanakan di Tajug Gede Cilodong, Desa Cibungur, Bungursari, Purwakarta, Rabu (27/2). Temu teknis ini mengangkat tema “Temu Teknis Penyuluh dan Petani untuk Mewujudkan Petani Hebat, Maju dan Makmur”.

Hadir dalam acara ini Sekretaris Jenderal Kementan, Syukur Iwantoro yang mewakili Menteri Pertanian, Dirjen Hortikulttura Kementan, Suwandi, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Sarwo Edi, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Momon Rusmono, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat, Hendi Jatnika, Sekretaris Daerah Purwakarta, Ius Permana dan Kepala Dinas Pertanian Purwakarta, Agus R Suherlan dan dihadiri 10.000 petani, penyuluh, Santri Tani, siswa SMK Pertanian dan mahasiswa perguruan tinggi pertanian yang berasal dari 5 Kabupaten di Jawa Barat, yaitu Purwakarta, Subang, Cianjur, Karawang, dan Indramayu.

Dalam rangkaian kegiatan ini dicanaangkan gerakan tanam padi gogo 98 Varietas, Launching Ekspor Buah Manggis ke Tiongkok sebanyak 3.010 ton. Selain itu juga dilakukan penyerahan bantuan dari Kementerian Pertanian senilai Rp 15 miliar, berupa benih padi sawah 3000 Ha, benih manggis 3.700 pohon, benih pala 1.500 pohon, benih sayuran untuk 50 Ha, 5.000 ekor ayam untuk KUP Ponpes, 200 ekor ayam untuk rumah tangga miskin (RTM), 500 ekor domba, dan berbagai Alat Mesin Pertanian (Alsintan).

Syukur menuturkan pemberian bantuan ini merupakan bentuk apresiasi dari Kementan kepada para petani atas prestasinya dalam mempertahankan swasembada pangan dan yang berkelanjutan. Penyuluh dan petani harus tetap bekerja keras dalam mewujudkan lumbung pangan dunia 2045.

“Penyuluh dan petani harus memiliki daya saing, inovatif dan memberi manfaat lebih luas bagi pembangunan pertanian Indonesia”, ujarnya.

Karenanya, Syukur menegaskan Temu Teknis Penyuluh Pertanian dan Petani Andalan ini diharapkan akan menginspirasi petani dan santri tani milenial untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia pertanian. Yakni untuk lebih giat lagi melakukan pendampingan, penerapan teknologi dan mewujudkan swasembasa pangan berkelanjutan.

"Potensi petani milenial dalam peningkatan ekspor pertanian semakin signifikan dan juga peningkatan kesejahteraan petani," tegasnya.

Terkait gerakan tanam padi gogo, Syukur menjelaskan dengan alat mesin pertanian modern, Kementan tidak hanya mengoptimalkan pengembangan lahan pertanian produktif, tetapi juga lahan kering yang totalnya mencapai 1 juta ha di seluruh Indonesia melalui penanaman pagi gogo.

"Selain pengembangan lahan kering seperti ini, kami juga kembangkan integrasi padi dengan tanaman perkebunan. Produktivitas padi gogo antara 4 sampai 5 ton per hektar. Umurnya 4 bulan. Di Purwakarta sendiri ada 30 ribu hektar potensi lahan kering yang ditanami padi gogo," jelasnya.

Terobosan dan capaian

Syukur mengungkapkan di era pemerintahan Jokowi-JK, sektor pertanian menjadi sektor prioritas dalam mendongkrok pertumbuhan perekonomian nasional. Pada tahun 2014, Presiden Jokowi melalui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan reformasi terhadap faktor-faktor kritis yang selama ini menghambat percepatan pembangunan pertanian.

Pertama, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, Menteri Amran melakukan revisi pengadaan benih, alat mesin pertanian dan lainnya awalnya melalui lelang menjadi penunjukan langsung. Alhasil, bantuan turun cepat baik waktu, kualitas dan kuantitas sesuai dengan yang diinginkan petani.

"Kedua, di pemerintahan Jokowi-JK mengeluarkan undang-undang. Salah satunya undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang lahan pertanian berkelanjutan. Sehingga lahan pertanian tidak boleh digunakan untuk kegiatan ekonomi lainnya," ungkapnya.

Ketiga, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga melakukan perubahan-perubahan dalam proses perijinan, baik ijin ekspor maupun investor. Dulu, ijin ekspor membutuhkan waktu 2 sampai 3 bulan, tetapi saat ini hanya butuh waktu 3 jam.

"Sehingga proses ijin ekspor cepat dan proses perkarantinaan tidak lagi dilakukan dipintu masuk pengeluaran, tetapi cukup petugas memeriksa secara aktif hingga memberikan sertifikat phytosanitary. Dengan begitu, di bandara dan pelabuhan tidak ada lagi pemeriksaan, tapi langsung ke negara tujuan ekspor," papar Syukur.

Keempat, kata Syukur, perubahan pada alokasi anggaran untuk petani diperbesar. Jika dulu anggaran yang langsung ke petani dan daerah hanya 23 persen, namun di tahun 2017 dan 2018 naik menjadi 83 persen. Anggaran ini langsung ditujukan kepada petani dan apabila petani mengalami gagal panen, pemerintah menyediakan asuransi pertanian.

"Petani tidak usah gelisah apabila terkena musibah banjir dan bencana lainnya, untuk petani pangan termasuk di dalamnya peternak sapi. Dalam waktu dekat, asuransi juga berkembang ke komoditas cabai dan bawang," ucapnya.

Lebih lanjut Syujur menyebutkan dampak dari perubahan kebijakan ini, yakni selama empat tahun pemerintahan Jokowi-JK, ekspor pertanian secara nasional naik 30 persen dan ekspor pertanian Provinsi jawa Barat sendiri meningkat 44 persen.

"Kemudian, Produk Domestik Bruto sektor pertanian secara nasional meningkat 42,5 persen. Untuk Jawa Barat meningkat 47,8 persen. Luar biasa Jawa Barat,"

Selain itu, inflasi pangan nasional pun selama empat tahun turun drastis. Inflasi pangan pada tahun 2014 sebesar 10,57 persen turun menjadi 1,26 persen di tahun 2017. Lebih hebat lagi inflasi di Jawa Barat, dari inflasi pangan 2014 sebesar 10,57 persen, di Jawa Barat turun 0,57 persen tahun 2017.

"Begitu pun kesejahteraan petani naik selama empat tahun pemeritahan Jokowi-JK. Yaitu Nilai Tukar Petani naik 5,43 persen dan Jawa Barat naik 10,1 persen,"

Dari capaian ini, sambung Syukur, pemerintah memberikan apresiasi kepada petani dan penyuluh. Khusus untuk penyuluh, perannya sangat luar biasa dalam melakukan pendampingan dan penerapan teknologi dan juga berhasil melakukan pergeseran petani menjadi petani milenial.

"Indonesia saat ini dijadikan percontohan dunia di dalam melakukan regenerasi petani. Tahun 2019 ini, pemerintah mencanangkan tonggak regenerasi pertanian untuk menuju lumbung pangan dunia 2045 nantinya," ujarnya.

Sebagai penghargaan pemerintah terhadap jasa penyuluh. Di tahun 2017 sebanyak 6.000 penyuluh tenaga harian lepas diangkat menjadi PNS. Di 2018, telah disahkan pengangkatan penyuluh tenaga harian lepas sebanyak 17 ribu orang diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

"Mudah-mudahan dengan perubahan status ini, penyuluh lebih giat lagi melakukan pendampingan dan alih generasi petani baik untuk petani maupun santri tani. Untuk percepatan ke arah tersebut, Kementan menyerahkan bantuan berupa benih dan alat mesin pertanian yang totalnya mencapai Rp 15 triliun," tandas Syukur.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian BPPSDMP Kementan, Momon Rusmono menambahkan kegiatan ini akan menjadi tonggak sejarah dalam pengembangan SDM pertanian.

"Dengan adanya inovasi alat mesin pertanian dan pengembangan varietas diharapkan dapat meningkatkan produksi dan provitas hasil-hasil pertanian," ucap Momon.

(*)