Menteri PANRB Sebut RI Berhasil Jalankan Reformasi Birokrasi

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan Indonesia telah berhasil menjalankan reformasi birokrasi.

Bukti keberhasilan reformasi birokrasi di Indonesia terlihat dari semakin meningkatnya hasil survei persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan integritas birokrasi.

"Masyarakat mulai merasakan jika birokrasi makin efisien, efektif, profesional dan makin cepat melayani. Keberhasilan sebuah negara dalam reformasi tata kelola pemerintahannya dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pemerintahan. Ini yang biasa kita sebut dengan open goverment," ujar dia di Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Tidak puas sampai di situ, pemerintahan saat ini juga tengah membangun Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE). Tujuannya untuk menghilangkan terkait kebijakan dan aturan yang selama ini biasa terjadi antar pemerintahan dan lembaga.

"Melalui SPBE kami ingin menyatukan e-budgeting, e-goverment, dan berbagai aplikasi yang dimiliki oleh setiap lembaga dan pemerintahan menjadi terkoneksi satu dengan lainnya. Dari sini akan muncul dengan sendirinya transparansi agar pemerintahan dapat bekerja dengan cepat," jelas dia.

Menurut Syafruddin, apa yang telah dicapai pemerintah dalam bidang reformasi birokrasi ini juga akan ditunjukkan kepada dunia internasional melalui Internasional Reform Policy Symposium and Regional Workshop yang akan berlangsung di Nuasa Dua, Bali pada 14-15 Maret 2019.

"Melalui simposium ini kami ingin sampaikan kepada publik internasional dan masyarakat bahwa Indonesia telah banyak kemajuan dan perubahan yang terjadi hasil dari reformasi birokrasi yang sedang berjalan saat ini. Dunia harus tahu bahwa Indonesia telah berubah dan berhasil menjalankan reformasi birokrasi dengan baik," ungkap dia.

‎Simposium yang rencananya akan dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla ini akan dihadiri sekitar 2.000 peserta dari 11 negara ASEAN dan juga negara lainnya seperti Korea Selatan, Australia dan Selandia Baru.

Selain itu sejumlah menteri, gubernur dan beberapa ahli dari berbagai bidang terutama pemerintahan dipastikan akan menjadi pembicara.

Simposium ini akan fokus mengupas lima tema yang menjadi kunci keberhasilan reformasi birokrasi yaitu penganggaran berbasis kinerja, transparansi dan akuntabilitas, e-Goverment, integritas ASN dan reformasi birokrasi pemerintahan daerah.

Kelima tema tersebut merupakan isu yang sangat krusial dalam membangun reformasi birokrasi dan akan menjadi pembahasan utama imposium kali ini.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin menyatakan, keberadaan mal pelayanan publik (MPP) menjadi jawaban bagi masyarakat yang selama ini menuntut kemudahan berusaha di era digital.

Dia mengatakan, e-commerce terbesar Amazon.com tidak punya bangunan berupa mal. Begitu juga dengan perusahaan taksi besar seperti Uber yang tidak punya mobil taksi sendiri. 

"Banyak toko digital di dunia maya yang menjangkau manusia di kawasan tak terbatas," ujar dia dalam peresmian mal pelayanan publik di Pekanbaru, Riau, Rabu (6/3/2019).

Oleh sebab itu, ia meneruskan, konsep the new public service di Indonesia lebih berorientasi pada kepercayaan publik, menjembatani harapan rakyat, membuka partisipasi sosial dalam pemerintahan, menyegarkan lagi birokrasi publik, serta membangkitkan legitimasi bagi pemerintahan. 

"Berdasarkan hal tersebut, konsep the new public service di Indonesia harus semakin berkembang melalui open government," tegas dia.

Kehadiran MPP, ia menilai dapat memayungi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tanpa mematikan pelayanan yang sudah ada sebelumnya. Menurut dia, peran PTSP justru diperluas sebagai motor penggerak MPP.

Mantan Wakapolri tersebut menegaskan, pembangunan mal pelayanan publik juga sejalan dengan dibangunnya Online Single Submission (OSS) sehingga dapat mengintegrasikan pasar besar dalam satu kesatuan investasi nasional. 

"Saya berharap, kehadiran MPP seperti di Kota Pekanbaru ini dapat menopang kemudahan berusaha dan pelayanan publik, termasuk sektor ekonomi," pungkas dia.