Reformasi Birokrasi Jadi Modal RI Hadapi Perubahan Global

Liputan6.com, Jakarta - Reformasi birokrasi yang dilakukan Indonesia selama ini memiliki peran sangat penting dalam menghadapi perubahan global yang sedang terjadi.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019 di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali.

"Birokrasi sebagai regulator, pelaksana kebijakan, monitoring dan koordinasi pelaksana kebijakan memiliki kewajiban untuk mengikuti perkembangan yang ada. Tidak boleh ketinggalan satu langkah pun dari perkembangan dunia," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (14/3/2019).

JK menyatakan, dalam 20 tahun terakhir, Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Dia mencontohkan, dahulu Indonesia merupakan negara yang otoriter dan sentralistik, namun kini telah menjadi negara desentralisasi dan terkemuka.

"Sistem pemerintahan juga mengalami perubahan karena beradaptasi," lanjut dia.

Dalam satu dasawarsa terakhir, reformasi birokrasi di Indonesia juga telah membuahkan hasil. Pembenahan dilakukan pemerintah pada berbagai sektor termasuk saat rekrutmen Aparat Sipil Negara (ASN) dengan berbasis komputer. Selain itu mulai bermunculan Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk mempermudah pengurusan berbagai izin dalam satu atap.

"Ini arah birokrasi yang diinginkan publik yaitu birokrasi yang melayani dan memudahkan setiap masyarakat mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang baik," ungkap JK.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Menteri PANRB) Syafruddin mengatakan keberhasilan yang telah diraih pemerintah selam 10 tahun menjalan reformasi birokrasi diantaranya meningkatnya penerapan sistem merit melalui rekrutmen berbasis TI, efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran yang fokus pada prioritas, akuntable dan transparan.

Keberhasilan lainnya adalah penerapan e-Goverment yang semakin masif, inovasi pelayanan publik yang cepat dan terakhir meningkatnya integritas aparatur.

"Transformasi birokrasi yang terjadi saat ini merupakan jaminan agar peradaban manusia tetap stabil dalam pertumbuhannya, negara dan pemerintahan tidak tenggelam oleh distorsi perubahan waktu dan jaman," kata dia.

Menurut Syafruddin, dalam era saat ini, di mana teknologi menjadi puncak transformasi peradaban manusia, masyarakat menuntut kehadiran negara melalui pemerintahan yang dinamis dan transformatif merespon perubahan. Terlebi dalam 10 tahun mendatang Indonesia diprediksi memiliki bonus demografi berupa 66 persen penduduknya berusia produktif.

"Negara perlu segera menyiapkan tata kelola pemerintah yang baik agar dapat memanfaatkan peluang itu dengan menghadirkan kebijakan dan strategi yang baik sehingga momentum itu mendarat tepat pada landasannya untuk menggapai Indonesia Emas 2045," tandas dia.