Penyaluran Kredit Rumah Subsidi SMF Capai Rp 948 Miliar

Liputan6.com, Jakarta Penyaluran pembiayaan pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) telah mencapai Rp 948 miliar. Pembiayaan tersebut disalurkan kepada 28.932 debitor.

Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan PT SMF, Heliantopo mengatakan, program kredit perumahan rakyat melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), menjadi bagian realisasi program 2018 sebesar Rp 5,89 triliun.

Heliantopo mengatakan, pihaknya berperan dalam mengurangi beban fiskal pemerintah dengan membiayai porsi 25 persen pendanaan KPR FLPP. Dengan demikian, pemerintah hanya menyediakan 75 persen dari total pendanaan FLPP.

Dari total penyaluran dana yang sebesar Rp 948 miliar, SMF telah menyalurkan dana melalui 10 bank penyalur KPR FLPP.

"Program penurunan beban fiskal sejak 2018 akhir itu porsi KPR FLPP berubah dari 90:10 persen menajdi 75:25 persen. Itu SMF sediakan yang 25 persen dananya," kata dia di Jakarta, Rabu (10/4/2019).

Dengan keberadaan SMF tersebut, jumlah rumah yang akan dibiayai meningkat dari semula 23.763 unit pada 2017 menjadi 57.949 pada 2018. Hal itu memberikan dampak positif semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang memperoleh fasilitas KPR FLPP.

"Di samping juga adanya penyerapan tenaga kerja dari pembangunan rumah yang berujung pada terciptanya multiplier effect," tegas dia.

Adapun pada tahun ini, porsi pendanaan masih sama yakni 75:25 persen. Di mana, bunga MBR sebesar lima persen dengan jatuh tempo selama 25 tahun. Sementara itu, target rumah yang dibiayai pembangunannya mencapai 68 ribu.

Reporter; Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF menargetkan penyaluran pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di tahun ini mencapai Rp 10 triliun. Angka ini naik 4,2 persen dibandingkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2018 sebesar Rp 9,6 triliun.

"Pembiayaan targetnya Rp 10 triliun tapi itu semua akumulasi gabungan konvensional dan syariah di dalamnya tentu ada syariah ada yang komersial dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)," kata Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Rabu (10/4/2019).

Ananta mengatakan, selain pembiayaan, SMF juga menargetkan sekuritisasi pada tahun ini dapat tumbuh menjadi Rp 2,2 triliun. Angka ini juga meningkat dibanding RKAP 2018 yang hanya mencapai Rp 2 triliun.

Kemudian, untuk penerbitan surat utang sendiri pada tahun ini dipatok sebesar Rp 9,8 triliun, atau meningkat dari target sebelumnya sebesar Rp 6 triliun.

"Kuartal I 2019 penyaluran pinjaman baru Rp 2,51 triliun, sekuritisasi masih proses, penerbitan surat utang baru Rp 4,8 triliun, untuk FLPP 720 miliar dari Rp 2,5 triliun," katanya.

Seperti diketahui, sepanjang 2018 penyaluran pinjaman SMFmencapai sebesar Rp 15,37 triliun, angka tersebut meningkat 38,5 persen dibanding tahun 2017 sebesar Rp11,10 triliun.

Kemudian, aliran dana dari pasar modal ke penyalur KPR di sektor pembiayaan perumahan melalui transaksi sekuritisasi dan penyaluran pinjaman yang mencapai Rp 11,88 triliun pada tahun 2018, angka tersebut meningkat 44,34 persen dibanding tahun 2017 sebesar Rp 8,23 triliun.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) berencana membangun rumah subsidi sebanyak 3.950 unit di Aljazair, masing-masing sebanyak 1.700 unit di Algier dan 2.250 unit di Blida. Pembangunan ribuan rumah tersebut akan dimulai pada 2019.

Direktur Eksekutif Eximbank Indonesia, Sinthya Roesly mengatakan, pengerjaan proyek tersebut membawa banyak manfaat bagi Indonesia.

Selain menekan defisit neraca perdagangan dengan negara itu, proyek ini juga menyerap 1.343 pekerja asal Indonesia. 

"Proyek pembangunan rumah bersubsidi (Iogement) di Aljazair yang dilaksanakan oleh WIKA secara langsung maupun tidak Iangsung memberikan multiplier effect bagi negara dan masyarakat Indonesia, yang diantaranya adalah mendorong strategi peningkatan ekspor ke negara non tradisional serta membuka lapangan dan kesempatan kerja langsung bagi 1.343 tenaga kerja Indonesia," ujar Sinthya di Kantornya, Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Manfaat lainnya, kata Sinthya, berupa peningkatan nilai ekspor serta daya saing produk dan jasa Indonesia khususnya jasa konstruksi di pasar internasional, penetrasi pasar ke kawasan Afrika, serta meningkatkan nilai perdagangan bilateral Indonesia. 

"Diharapkan bentuk dukungan dari pemerintah serta sinergi antar BUMN dan Lembaga terus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga bersifat berkelanjutan dan dapat menumbuhkan manfaat sosial ekonomi yang Iebih banyak Iagi," ujar dia. 

Reporter: Anggun P.Situmorang

Sumber: Merdeka.com