Sri Mulyani Beberkan Kesenjangan Gender di Indonesia

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan empat bidang kehidupan masih mengalami kesenjangan gender alias gender gap.

oleh Liputan6.com diperbarui 24 Apr 2019, 20:12 WIB
Diterbitkan 24 Apr 2019, 20:12 WIB
20160929- Menkeu dan Komisi XI Evaluasi Pelaksanaan Tax Amnesty-Jakarta- Johan Tallo
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengikuti rapat kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/9). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Tangerang - Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengungkapkan, empat bidang kehidupan masih mengalami kesenjangan gender alias gender gap. Gender gap yang pertama, kata dia, yakni economy empowerment.

Saat ini, masih banyak perempuan yang kesulitan mendapatkan pinjaman modal, terutama dari perbankan. Ketika perempuan  mau meminjam dari perbankan, dia harus memberikan jaminan, yang biasanya berupa sertifikat aset keuangan.

Sayangnya kebanyakan perempuan tidak memiliki aset atas nama dirinya sendiri. Aset keuangan yang dimiliki sebuah keluarga, biasanya menggunakan nama suami maupun nama anak laki-laki mereka.

"Aset modal juga perlu kapasitas, edukasi skill, management, leadership. Itu penting. Begitu tahu ada perusahaan pemilik perempuan, bank mempertanyakan kapasitasnya. Dia tidak lihat neracanya. Itu sesuatu yang tidak menguntungkan," kata dia, dalam Rakornas Pembangunan PP PA, dengan tema 'Kesetaraan Gender dalam Memperkuat Perekonomian Sebuah Bangsa', di ICE BSD, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (24/4/2019).

Hal ini yang mendorong pemerintah untuk menjalankan program KUR (Kredit Usaha Rakyat), Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), dan sebagainya. Menurut dia, kelompok masyarakat yang memanfaatkan program tersebut kebanyakan adalah perempuan.

"Ini semua basisnya perempuan dengan skala kecil menengah. Ada subsidi bunga. Ini diharap mampu memberi ruang bagi perempuan," lanjut dia.

Gender gap yang kedua ialah pendidikan. Perempuan, kata Sri Mulyani, terkadang tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan untuk mengenyam pendidikan,

"Makanya pemerintah atasi dengan PKH. Keluarga miskin diberi tambahan income cash sehingga tidak ada alasan anak perempuanya tidak bisa sekolah. Ada, beasiswa," tutur dia.

"PKH menyangkut 10 juta keluarga. Bantuan nontunai beras capai 15 juta keluarga. Mereka-mereka ini harus dipantau jangan sampai anak perempuannya dapat kesempatan beda dari anak laki-laki karena ekonomi," imbuhnya.

 

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

 

 

* Ikuti Hitung Cepat atau Quick Count Hasil Pilpres 2019 dan Pemilu 2019 di sini

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Selanjutnya

(Foto: Liputan6.com/Tommy Kurnia Rony)
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan hak pilihnya di TPS 77 di Bintarto Jaya (Foto:Liputan6.com/Tommy Kurnia)

Gender gap ketiga, ialah kesehatan. Ia mengungkapkan, di Indonesia angka kematian perempuan dalam persalinan dan kematian balita masih relatif tinggi.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah bekerja sama melalui program-program yang ada, seperti program kesehatan, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan sebagainya.

"Maka belanja bidang kesehatan harusnya bisa menciptakan lingkungan bagi ibu-ibu agar mampu melahirkan dengan selamat. Kita juga ada program khusus hadapi anak-anak di bawah lima tahun yang stunting atau kurang gizi," paparnya.

Terakhir, ialah gender gap dalam bidang politik. Mantan Direktur Bank Dunia ini berkeinginan agar perempuan Indonesia bisa terlibat dalam urusan politik, dan tidak sekadar sharing berita dari sosial media yang belum bisa dipastikan kebenarannya.

"Jangan pernah jadi catatan kaki. Jadi political empowerment," ujar dia.

Dia pun mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendorong Kesetaraan gender melalui tugas dan perannya masing-masing di tengah masyarakat. "Anda punya kesempatan dorong agenda persamaan gender. Jangan hanya tunggu Sri Mulyani saja," tandasnya.

 

Sri Mulyani Ungkap Cara Indonesia Hadapi Pelemahan Ekonomi Global

Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 TSri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). Kemenkeu mencatat defisit APBN pada Januari 2019 mencapai Rp45,8 triliun atau 0,28 persen dari PDB. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, melemahnya perekonomian global akibat perang dagang yang terjadi antara negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS) dan China membuat Indonesia harus bersiap untuk menghadapi kondisi ini.

Meskipun sebelumnya banyak tokoh yang menyatakan Indonesia tidak terpengaruh akan hal ini namun tetap saja ini harus menjadi peringatan bagi perekonomian Indonesia. Untuk itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyiapkan beberapa strategi untuk menghadapi kondisi tersebut.

“Jika ingin pertumbuhan yang tinggi di tengah melemahnya perekonomian global, maka yang harus dilakukan yaitu memperbaiki beberapa faktor dalam negeri yang sangat menentukan konsumsi,” ujarnya di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu, 24 April 2019.

Sri Mulyani mengungkapkan jika Indonesia harus menjaga inflasi stabil tetap rendah dan menjaga ketersediaan barang menjadi hal yang sangat penting. “Menjaga persediaan sangat penting mengingat sebentar lagi mau puasa dan lebaran. Ini untuk menjaga inflasi meningkat pada musim ini hingga pertengahan tahun,” jelasnya.

Selain itu, ia menambahkan, untuk  tetap mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga telah mempersiapkan strategi fiskal dari pemberian gaji ke-13. Kemudian, tunjangan hari raya atau THR. Ini juga menjadi bagian kebijakan ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat.

Langkah selanjutnya, pemerintah akan menjaga pertumbuhan investasi. Meskipun kemarin kenaikan suku bunga mempengaruhi pertumbuhan kredit dan datangnya investasi, namun perbankan tetap menunjukkan nilai yang positif. Saat ini pertumbuhan kredit masih berada di angka yang cukup tinggi yaitu berkisar 12-13 persen, menurut Sri Mulyani.

Tidak hanya itu saja, Sri Mulyani menambahkan pemerintah akan menggenjot ekspor sama halnya dengan investasi. Melalui pembiayaan seperti LPII dan lembaga keuangan dalam bentuk dukungan untuk memperluas pasar non tradisional.

“Karena yang dimaksud pelemahan global hampir seluruhnya adalah para pasar pasar yang sifatnya tradisional yakni eropa, jepang dan China. jadi non tradisional seperti Asia Selatan, india, afrika masih sangat baik,” ungkapnya.

Itulah tiga strategi Sri Mulyani yang akan terus dilakukan bersama pemerintah agar pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih baik lagi.

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya