Program Ini Jadi Cara Pemerintah Permudah Kehidupan Petani

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan melalui penyediaan infrastruktur dasar dengan skema Padat Karya Tunai. Salah satunya dengan program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).

Program ini dilakukan Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan, memperbaiki tata kelola pemerintah daerah serta memperkuat kelembagaan masyarakat di tingkat desa.

"Pembangunan infrastruktur kerakyatan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat seperti jalan produksi, jembatan gantung, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, air minum dan sanitasi," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis, Jumat (14/6/2019).

Secara nasional, dalam kurun waktu 4 tahun (2015-2018), PISEW telah menyentuh 1.664 kecamatan dari total target 2015-2019 sebanyak 2.564 kecamatan.

Pada umumnya, infrastruktur yang dibangun melalui dana PISEW adalah jalan produksi yang bertujuan memudahkan petani untuk mengangkut hasil pertanian, perkebunan dan perikanan. Pelaksanaan pembangunan dikerjakan masyarakat desa setempat tidak menggunakan kontraktor.

Program PISEW pada 2018 dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 540 miliar. Dari jumlah tersebut, mayoritas digunakan untuk pembangunan jalan sebesar 84,9 persen dari total anggaran atau Rp 447,69 miliar.

Sedang sisanya, digunakan untuk pembangunan irigasi, jembatan, air bersih, sanitasi, dan tambatan perahu.

Pada 2019, Kementerian PUPR kembali menganggarkan dana PISEW sebesar Rp 540 miliar untuk membangun 900 kecamatan atau 2.309 desa.

Selain PISEW, program Padat Karya lainnya adalah KOTAKU sebesar Rp 283 miliar dengan target 1.193 kelurahan, SANIMAS Rp 318 miliar dengan target 823 lokasi, PAMSIMAS Rp 962 miliar dengan target 5.323 desa. Jumlah tenaga kerja yang bisa terserap sebanyak 138 ribu orang.

Kecamatan atau desa yang berhak mendapat program PISEW harus memiliki beberapa kriteria, yakni kecamatan atau desa yang berpotensi berbasis agropolitan, peningkatan sektor ekonomi masyarakat dan rencana tata ruang yang searah dengan pemerintah kabupaten/kota.

Beberapa Program PISEW pada 2018 lalu yang telah selesai pengerjaannya dan telah memberi manfaat bagi masyarakat diantaranya di Desa Jorong Teluk Sikai dan Desa Jorong Sitakuak di Provinsi Sumatera Barat.

Kedua desa tersebut mendapatkan anggaran tahun 2018 masing-masing desa sebesar Rp 600 juta dengan masa pelaksanaan pekerjaan bulan Agustus–Oktober 2018.

Kemudian di Desa Waimetal Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, yang menggunakan dana program tersebut untuk pekerjaan perkerasan jalan sirtu, pembangunan talud, dan gorong-gorong.

PISEW juga dilaksanakan di Desa Panyangkalang Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dimana masyarakat membangun jalan penghubung antara area persawahan menuju pusat perekonomian masyarakat setempat.

Pembangunan jalan desa tersebut memberikan manfaat warga Desa Panyangkalang dalam menjalankan aktivitas pertanian, seperti mempermudah akses dari dan menuju areal pertanian, sehingga memaksimalkan produksi pertanian dan mengurangi biaya produksi.

Program PISEW juga menyentuh pembangunan jembatan sepanjang 60 meter dengan lebar 2,4 meter di Desa Kenongorejo, Kecamatan Beringin, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Jembatan ini memudahkan warga setempat menyeberang menuju area persawahan yang sebelumnya harus menggunakan rakit.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) melaporkan, perkembangan penyerapan anggaran 2019 baru mencapai 19,79 persen, atau sekitar Rp 23,17 triliun. Pada 2019, anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp 117,09 triliun.

Kendati begitu, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono meyakini, pagu anggaran 2019 dapat terserap habis hingga akhir tahun ini.

"Saya kira ini baru awal bulan keenam. Masih bisa kita kejar, karena ada deviasi -4 persen dari rencana, baik fisik maupun keuangan dari rencana yang kita buat pada awal tahun," ungkap dia pasca rapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Basuki mengatakan, 2019 yang menjadi tahun politik dan libur puasa turut mempengaruhi penyerapan anggaran. Selain itu, Kementerian PUPR juga baru saja membentuk balai Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang melakukan lelang terhadap berbagai proyek.

"Saya kira kami juga ada perubahan organisasi, karena lelang sekarang ada balai baru yang khusus untuk lelang. Makanya, dengan -4 persen masih oke. Itu masih cepat menurut saya," ujar dia.

Meski tingkat penyerapan anggaran sebesar 19,79 persen terhitung belum banyak, ia menganggap itu sudah lumayan besar jika dinominalkan ke dalam rupiah.

"Kelihatannya presentasenya kecil, tapi anggarannya besar. Jadi kalau 20 persen dari Rp 117 triliun, itu sudah berapa triliun diserap? Jadi kalau dengan -4 persen menurut saya masih bisa kita cegah. Yang penting itu. Karena sebagian besar sudah kontrak," tuturnya.

Oleh karena itu, Basuki percaya anggaran 2019 bisa terserap seluruhnya dengan terus mengawasi, menambah amunisi seperti alat dan pekerja, hingga melakukan percepatan proyek.

"Akan digenjot di semester dua (2019) karena sudah ada kontrak-kontrak. Tinggal kita mempercepat pelaksanaan pekerjaan," pungkas dia.