BKN Pastikan Seleksi CPNS Dibuka Oktober

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah mengumumkan secara resmi seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diagendakan pada Oktober 2019.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana memprediksi peserta seleksi akan mencapai 5,5 juta. Pada pelaksanaan seleksi CPNS 2018 total pelamar sebanyak 3.636.251 juta, dengan rincian jumlah pelamar di 76 instansi pusat mencapai 1.446.460 dan pelamar di 481 instansi daerah sebanyak 2.189.791.

"Selanjutnya formasi CPNS 2018 Provinsi Papua diberikan sebanyak 12.831 dan Provinsi Papua Barat sejumlah 6.208. Sementara untuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Tahap Pertama sejumlah 51.293 peserta melampaui passing grade," kata dia di Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Formasi P3K Tahap Pertama ini dibuka khusus bagi tenaga honorer dengan jabatan Guru, Tenaga Kesehatan, Dosen dan Tenaga Kependidikan PTN baru, serta Penyuluh Pertanian.

Selaku Ketua Pelaksana Panitia Seleksi ASN Nasional (Panselnas), Bima menyampaikan sejumlah kendala yang dialami pelamar CPNS 2018, di antaranya, pertama, database kependudukan yang tidak update.

"Terutama kesulitan pelamar melakukan update Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) daerah dan pusat," ungkap dia.

Kedua, sejumlah ijazah pelamar tidak sesuai kualifikasi Pendidikan yang dipersyaratkan. Ketiga, KTP yang diunggah pelamar tidak jelas atau bukan KTP asli. Dan keemoat, sejumlah dokumen pendukung yang dilampirkan tidak lengkap.

"Beberapa permasalahan ini yang menjadikan peserta tidak memenuhi syarat administrasi," ungkap dia.

Untuk rencana pelaksanaan seleksi ASN pada Oktober 2019 akan dibuka dengan dua jenis pilihan, yakni seleksi CPNS dan P3K Tahap Kedua. Total kebutuhan ASN nasional 2019 sejumlah 254.173 yang mencakup 100 ribu ribu formasi CPNS dan 100 ribu formasi P3K Tahap Kedua, dan sisanya sudah dilaksanakan pada seleksi P3K Tahap Pertama.

"Dari aspek infrastruktur seleksi, 108 titik lokasi di seluruh Indonesia dapat dimanfaatkan melalui fasilitas yang disediakan BKN dan bekerja sama dengan sejumlah instansi pusat dan daerah. Jumlah ini tentu tidak cukup untuk pelaksanaan seleksi serentak, oleh karena itu beberapa opsi sedang disiapkan dengan kerja sama instansi di pusat dan daerah," tutup Bima.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuka kemungkinan untuk membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) Tahap II dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 pada waktu yang bersamaan.

Sebelumnya, perekrutan PPPK Tahap I sempat direncakanan bakal dilaksanakan pada Agustus, sementara CPNS 2019 pada Oktober mendatang.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, sistem penarikan PPPK akan memakan waktu lebih cepat, lantaran pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dijadikan satu waktu.

"Nah CPNS ini yang butuh waktu. SKD-nya dulu selesai, baru SKB di masing-masing instansi kan. Tapi biasanya kementerian karena perbedaan keterampilan yang dibutuhkan, jadi mereka ingin mengadakan (SKB) sendiri," jelas di di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (24/7/2019).

Secara alokasi formasi, pemerintah pada 2019 ini total membutuhkan Aparatur Sipil Negara (ASN) baru sebanyak 250 ribu formasi. Jumlah itu kemudian dibagi 150 ribu formasi untuk PPPK dan 100 ribu formasi untuk CPNS.

Jumlah formasi yang saat ini masih tersedia untuk kedua seleksi tersebut yakni sekitar 200 ribu formasi. Dengan rincian, 100 ribu formasi pada PPPK Tahap II (seleksi tahap pertama baru menyaring sekitar 50 ribu formasi) dan 100 ribu formasi pada CPNS 2019.

Lebih lanjut, Bhima tak menutup kemungkinan bilamana perekrutan PPPK Tahap II dan CPNS 2019 dilaksanakan pada satu waktu. "Bisa saja, karena dari sisi sistem enggak ada bedanya. Misalnya ada 5 kelas, 2 kelas untuk PPPK, 3 kelas untuk CPNS, bisa saja. Dari sistem enggak ada masalah," tuturnya.

"Ini kan masalah management saja sebetulnya, apakah mereka bisa mengirimkan verifikasi untuk PPPK dan CPNS secara akurat dan tepat waktu. Itu aja," dia menandaskan.

Pemerintah pada tahun ini akan kembali mengadakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II. Khusus untuk CPNS 2019, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin beberapa waktu lalu sempat mengumumkan, proses perekrutannya akan dilaksanakan pada Oktober tahun ini.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku eksekutor program CPNS 2019 menyatakan, pernyataan Menteri PANRB tersebut akan dijadikan acuan untuk menggelar proses penarikan Aparatur Sipil Negara (ASN) terbaru pada Oktober nanti.

"Yang disampaikan Pak Menteri (Syafruddin) itu akan dijadikan acuan. Oh harus Oktober (untuk CPNS 2019), kita akan jadikan itu sebagai acuan," ungkap Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan kepada Liputan6.com, seperti dikutip Senin (22/7/2019).

Ridwan juga menghimbau masyarakat untuk lebih cermat saat menerima informasi terkait seleksi CPNS. Sebab, saat ini banyak informasi tentang penerimaan, hasil seleksi serta pengangkatan CPNS yang bersifat tidak benar alias hoaks berseliweran di media sosial.

Dia mengatakan, modus penipuan terkait dengan CPNS kini juga semakin beragam dan baru, salah satunya dengan memuat frasa Calon ASN (CASN). Dia memastikan, hal itu merupakan bentuk penipuan bila kata-kata tersebut muncul dalam pengumuman terkait CPNS.

"Modusnya pakai regulasi yang terkini. Kalau 4 tahun lalu kan tidak ada istilah ASN. Sekarang ada yang sebut CASN, itu tidak ada. Kalau dia menyebut itu, dipastikan itu palsu," tegas dia.

Lebih lanjut, ia juga menyarankan masyarakat yang hendak mencari informasi terkait CPNS dan PPPK untuk memantaunya via saluran resmi milik pemerintah, seperti pada situs dengan domain go.id.

Ridwan pun menyampaikan, hingga saat ini Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) belum mengumumkan pembukaan pendaftaran dan seleksi CPNS. Oleh sebab itu, informasi yang menyebutkan jika penerimaan CPNS 2019 sudah dibuka adalah hoaks.

"Panselnas belum mendapatkan arahan detail kapan penerimaan ASN, baik itu PPPK dan CPNS," tukas dia.