KKP: Konsumsi Ikan jadi Solusi Jitu Atasi Stunting

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus gencar melakukan sosialisasi Program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) ke daerah-daerah yang tingkat konsumsi ikannya masih rendah. Upaya ini dilakukan untuk mendongkrak konsumsi ikan domestik.

Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Aryo Hanggono mengatakan, peningkatan konsumsi ikan ini menjadi penting. Hal tersebut karena kandungan gizi pada ikan mampu mengatasi masalah hambatan pertumbuhan (stunting) yang melanda di beberapa daerah di Indonesia.

Pada kunjungan kerjanya bersama dengan perwakilan dari Kementerian Pertanian (Kementan), anggota Komisi XI DPR RI dan anggota IV BPK RI di Situ Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rabu lalu, Aryo menyebut, saat ini baru 3 Provinsi di Indonesia yang lepas dari masalah stunting.

Mengingat Provinsi Jawa Barat belum terlepas dari masalah stunting, maka kegiatan Safari Gemarikan harus terus dilaksanakan berkolaborasi dengan berbagai pihak.

“Mengonsumsi ikan mampu atasi gizi buruk. Makanya kami akan terus mengajak masyarakat terus makan ikan, terutama daerah yang tingkat konsumsinya masih rendah. Salah satunya di Garut ini,” jelas dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (9/8/2019).

Angka konsumsi ikan Kabupaten Garut pada 2018 hanya sebesar 20,70 kg per kapita (setara ikan utuh segar), masih di bawah angka konsumsi ikan Provinsi Jawa Barat 29,64 kg per kapita. Jumlah ini bahkan jauh di bawah angka konsumsi ikan nasional yang sebesar 50,69 kg per kapita.

“Bukan hanya Garut, masih banyak daerah yang tingkat konsumsinya rendah. Makanya kami nanti kami akan hadir di sana,” paparnya.

Apalagi menurut Aryo, di tengah jumlah penduduk yang terus meningkat, sangat penting menjaga ketahanan pangan. Ikan menjadi salah satu bagian penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional dan mengatasi masalah stunting. Oleh karena itu, ketersediaannya harus cukup, baik diperoleh dari perikanan tangkap maupun hasil budidaya.

"Salah satu kegiatan untuk menjaga ketersediaan ikan ya restocking, dengan menebar benih ikan nilem seperti yang baru saja dilakukan di Situ Bagendit ini,” ujarnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Bupati Garut, Rudy Gunawan mengungkapkan, ikan menjadi bagian penting dari upaya mencerdaskan dan meningkatkan gizi anak-anak Garut yang saat ini jumlah mencapai 400 ribu jiwa dari total jumlah 2,7 juta penduduk Garut.

“Bila ini (upaya peningkatan konsumsi ikan) terus dilaksanakan maka akan tercipta generasi emas pada tahun 2045 mendatang,” tutur dia.

Rudy Gunawan juga mengklaim, program dan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat telah berhasil menekan angka kemiskinan di Kabupaten Garut turun sebesar 2 persen yaitu dari 11,27 persen di 2017 menjadi 9,27 persen di 2018.

“Kontribusi bantuan yang diberikan pusat untuk garut sangat besar terutama untuk penurunan angka kemiskinan,” tuturnya.

Sementara itu, Anggota IV BPK RI, H. Rizal Djalil menyampaikan, KKP dan Kementan merupakan kementerian yang mempunyai daya ungkit yang signifikan untuk mendongkrak kesejahteraan rakyat.

“Kami siap mengawal agar setiap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Sebagai informasi, pada kunjungan kerja tersebut, KKP memberikan bantuan dengan total senilai Rp 44,6 miliar. Adapun rinciannya Rp 41,2 miliar untuk pengembangan perikanan tangkap, Rp 777 juta di bidang perikanan budidaya, Rp1,4 miliar untuk penguatan daya saing, Rp 142 juta untuk riset dan pengembangan sumber daya manusia, dan Rp 150 juta bantuan permodalan melalui Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP).

Bantuan KKP yang menyentuh langsung masyarakat Garut adalah pemberian bantuan kapal< 5 GT dan alat penangkapan ikan gillnet untuk mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap dengan mengutamakan kelestarian sumber daya ikan melalui penggunaan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan.

Selain itu juga diberikan bantuan berupa sarana distribusi dan sistem rantai dingin untuk mempertahankan mutu kesegaran dalam bentuk kendaraan berpendingin, chest freezer, dan ice flake machine.

Presiden Joko Widodo meminta pemanfaatan dan prioritas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satunya di bidang kesehatan termasuk pemberantasan stunting.

"Anggaran lima persen di bidang kesehatan, diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh tanah air," kata Joko Widodo dalam rapat terbatas Pagu Indikatif RAPBN 2020 bersama menteri kabinet kerja di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin, 15 Juli 2019.

"Yang paling penting, pemberantasan stunting, kurang gizi, dan keselamatan ibu hamil saat melahirkan, program imunisasi ini betul-betul harus menjadi fokus kita dalam pembangungan sumber daya manusia," kata Jokowi seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Presiden pada Rabu (16/7/2019).

Selain itu, Jokowi juga mengatakan bahwa RAPBN 2020 diprioritaskan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM). Baik melalui pendidikan, kesehatan, dan pelatihan-pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan kebutuhan industri.