Ibu Kota Baru Bakal Punya MRT

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan, pemerintah pasti akan membangun sarana transportasi publik di ibu kota baru. Salah satunya adalah Mass Rapid Transit atau MRT.

Dia mengatakan, MRT merupakan suatu bentuk angkutan massal yang wajib disediakan di setiap kota-kota besar. "Masa depannya sama, musti MRT. Karena angkutan massal adalah suatu yang menjadi keniscayaan apabila itu menjadi kota, apalagi kota besar. Planning-nya pasti ada MRT, tapi itu bertahap," ujarnya di Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Terkait kesiapan infrastruktur perhubungan di ibu kota baru, ia menyampaikan, infrastruktur dasar yang paling penting adalah transportasi udara. Secara ketersediaan lahan, tiga provinsi di pulau tersebut dikatakannya sudah memenuhi kriteria.

"Di Kalteng, Kalbar, Kaltim, semuanya sudah memenuhi suatu klasifikasi pesawat, dengan panjang runway (landasan) paling enggak 2.500 meter. Jadi di tempat mana pun dimungkinkan untuk yang dasar. Baru nanti kita tingkatkan (runway) akan menjadi 3.000 meter," sebutnya.

"Yang paling penting adalah Bandara, baru nanti pelabuhan. Nah kalau pelabuhan, timur selatan barat itu sudah siap. Ya kalau di tengah memang agak jauh dari laut," dia menandaskan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memaparkan belanja negara pada tahun 2020 akan difokuskanuntuk pengurangan ketimpangan antar wilayah.

Oleh karena itu, dijelaskan Jokowi, kita akan melanjutkan pengembangan berbagai kawasan ekonomi di luar Jawa, melanjutkan industrialisasi dalam bentuk hilirisasi hasil tambang maupun perkebunan, dan mengembangkan beberapa wilayah metropolitan di luar Jawa, supaya bisa menjadi sumber ekonomi baru.

"Selama ini, denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa," kata Jokowi dalam Nota Keuangan di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Jokowi melanjutkan, apabila membiarkan hal ini berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah.

Untuk itu, kata Jokowi, rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks ini, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa.

"Ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart, and greencity, memakai energi baru dan terbarukan, tidakbergantung kepada energi fosil," tegas dia.

Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota, kata Jokowi, akan sekecil mungkin menggunakan APBN. "Kita dorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)," pugkas Jokowi.