Kerusuhan Papua Ganggu Iklim Investasi RI

Liputan6.com, Jakarta - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Peneliti Indef, Eko Listianto menilai kerusuhan yang saat ini tengah terjadi di Manokwari, Papua akan berdampak pada perekonomian Indonesia. Saat ini suasana di Manokwari masih mencekam sejak pagi tadi.

Eko menyebutkan dampak dari kerusuhan tersebut dapat menggoyang iklim investasi RI. Sebab persepsi investor terhadap keamanan Indonesia menjadi negatif.

"Kalau berkepanjangan, biasanya dia punya impact ke persepsi investor," kata Eko saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (19/8).

Terlebih Papua saat ini merupakan ikon investasi tambang Indonesia. "Terutama Papua kan kita kenal sebagai sektor- sektor yang banyak menarik investasi tambang," ujarnya.

Dia melanjutkan, sekarang saja kondisi investasi di pulau mutiara hitam tersebut sedang dalam kondisi kurang baik. Isu kerusuhan tentu akan semakin memperparah kondisi tersebut.

"Pertumbuhannya sangat rendah karena investasi tambang disana sedang tidak bagus kan. Nah ya impact ke ekonomi sih terutama image keamanan investasi disana kalau berlarut -larut ya," ujarnya.

Sementara itu, Eko mengungkapkan kontribusi Papua terhadap ekonomi RI secara keseluruhan memang tidak terlalu besar. Namun dia mengaku tidak mengetahui persis angkanya berada di kisara berapa.

"Kalau nilai secara total masih kecil cuma saya gak tau kalau kontribusi Freeportnya dari pajaknya cukup besar ya, tapi saya gak tau angkanya, Tapi secara makro Papua masih kecil, mungkin kurang dari 5 persen," tutupnya.

Massa di Manokwari, Papua melakukan demonstrasi sepanjang Jalan Yos Sudarso Manokwari. Mereka memblokir jalan tersebut.

Aksi ini buntut dari peristiwa mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya. Sehingga massa tak terima dan melakukan unjuk rasa. Yayu Agustini Rahayu

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lalu lintas kendaraan di sejumlah jalan di Kota Manokwari, ibu kota Provinsi Papua Barat, Senin, pukul 08.00 WIT macet total karena adanya demonstrasi memprotes insiden kekerasan dan pengusiran mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya pada 16 Agustus 2019.

Seperti dikutip dari Antara, sejumlah ruas jalan di Manokwari, terutama jalan Yos Sudarso yang merupakan jalan utama kota Manokwari diblokade massa yang mengakibatkan aktivitas masyarakat maupun arus lalu lintas lumpuh.

Tidak hanya memblokade jalan saja, dalam aksi tersebut warga juga menebang pohon dan membakar ban di jalan raya.

Aparat kepolisian Polda Papua Barat dan Polres Manokwari turun ke jalan guna mengendalikan situasi aksi protes warga atas insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya tersebut.

Menurut Simon warga jalan Sanggeng Manokwari bahwa aksi ini merupakan bentuk kekecewaan masyarakat Papua terhadap insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya tersebut.

Simen menambah bahwa aksi damai ini agar pemerintah secepatnya menyelesaikan permasalahan mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang agar mereka dapat kuliah dengan baik.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya sudah membentuk tim monitoring sejak awal ada pernyataan dari pemerintah Malang dan apa yang terjadi di Jawa Timur.

"Terus memonitor dengan Kesbangpol, Dirjen Polpum kami koordinasi dengan Forkompinda. Intinya satu, kami meminta kepada para pejabat, baik Gubernur, Bupati, Wali Kota maupun perangkat untuk menahan diri. Tidak terlalu mengumbar berbagai pernyataan yang bisa menimbulkan emosi warganya. Apapun kepala daerah, tokoh masyarakat, pejabat itu adalah panutan masyarakat," kata Tjahjo di Jakarta, Senin (19/8/2019).

Dia pun mendukung upaya Gubernur Papua Barat termasuk Gubernur Papua dan Jatim untuk duduk bersama membentuk tim.

"Yang semula kita akan panggil ke Jakarta, tapi kita minta kepada Gubernur Papua untuk kembali ke tempat dulu. Untuk menenangkan. Kita cari momen yang tepat dulu. Untuk setidaknya menyelesaikan masalah yang ada," jelas Tjahjo.

Selain itu, masih kata dia, pihaknya mengapresiasi aparat keamanan, khususnya kepolisian di back up TNI, sudah proaktif untuk meredam situasi yang ada.

"Saya kira ini adalah sesuatu hal yang dipicu atas adanya pernyataan yang perlu digali lagi. Kami terus bentuk tim di Polpum, memonitor. Kami minta kesbangpol kami untuk terus koordinasi dengan TNI/ Polri. Dengan melibatkan tokoh adat dan masyarakat yang ada di Papua dan Papua Barat," ungkap Tjahjo.  

Intinya, kata dia, pihaknya minta kepada para kepala daerah dan pejabat untuk menahan diri. Selain itu, menurut politisi PDIP ini, juga sudah mengontak pihak Pemda di Manokwari agar jangan menghentikan aktivitasnya.

"Kami udah kontak dengan pemda. Melayani masyarakat tidak boleh berhenti. Saya kira jalan. Jadi seluruh aparatur provinsi, kota maupun kabupaten jalan, sampai tingkat kecamatan, sampai distrik jalan. Enggak ada masalah. Kata mereka hanya kejadian di kotanya saja. Tidak menganggu aktivitas masyarakat," jelas Tjahjo.

"Kami terus monitor. Dengan video conference dengan kesbangpol setempat. Kami memastikan tata kelola pemerintahan tetap jalan. Kami monitor langsung dengan kesbangpol setempat. Jangan sampai ada yang tidak melayani masyarakat. ASN kami juga minta untuk tidak ikut demo," pungkasnya.