Jokowi: Biaya Pemindahan Ibu Kota Capai Rp 466 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa biaya untuk memindahkan ibu kota dari jakarta ke Pulau Kalimantan mencapai RP 466 triliun.

"Sebesar 19 persen akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terutama dengan skema kerja sama pengelolaan aset di ibu kota," jelas jokowi pada Senin (26/8/2019).

Sedangkan sisanya akan didapat dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta investasi langsung swasta dengan Badan Usaha Milik negara (BUMN).

Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Adita Irawati saat dikonfirmasi Liputan6.com, membenarkan pengumuman ibu kota baru akan disampaikan Jokowi hari ini. 

"Ya betul hari ini (lokasi ibu kota baru) akan diumumkan Presiden," ujarnya, Senin (26/8/2019).

Namun, Adita enggan membocorkan di mana lokasi yang nantinya akan menjadi pusat pemerintahan. Menurut dia, Presiden Jokowi yang berhak mengumumkannya ke publik.

"Tunggu presiden saja," ucap dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan lokasi Ibu Kota baru berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di sebagian Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Jokowi mengatakan, ada alasan mengapa Ibu Kota dipindah ke kedua wilayah tersebut.

"Pertama, risiko bencana minimal. Baik banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan longsor," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Senin (26/8/2019).

Kedua, lokasinya strategis berada di tengah-tengah Indonesia. Ketiga, dekat dengan wilayah kota yang berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda.

"Empat, infrastruktur lengkap dan lima, telah tersedia lahan pemerintah 158 ribu hektare," kata Jokowi.

Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Adita Irawati saat dikonfirmasi Liputan6.com, membenarkan pengumuman Ibu Kota baru akan disampaikan Jokowi hari ini. 

"Ya betul hari ini (lokasi Ibu Kota baru) akan diumumkan Presiden," ujarnya, Senin (26/8/2019).

Namun, Adita enggan membocorkan di mana lokasi yang nantinya akan menjadi pusat pemerintahan. Menurut dia, Presiden Jokowi yang berhak mengumumkannya ke publik.

"Tunggu presiden saja," ucap dia.

Kalimantan Timur sempat ramai menjadi perbincangan masyarakat karena disebut-sebut sebagai lokasi ibu kota baru menggantikan DKI Jakarta.

Salah satu alasanya, Kaltim dinilai dihuni oleh etnis yang beragam sehingga ramah dan terbiasa akan perbedaan budaya. Dari sini, Kaltim dipandang cocok jadi kandidat Ibu Kota baru.

Ekonom Centre of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan, ibu kota barusebaiknya memang ramah akan perbedaan di dalam negeri. Selain itu, mereka juga harus siap membuka ruang sebagai daya tarik bagi tamu asing.

"Terlebih lagi untuk Indonesia yang memang penduduknya terdiri dari berbagai etnis dan ratusan suku. Jadi wajar jika ibu kota yang baru harus benar-benar siap menerima berbagai ragam kultur baik ragam kultur domestik maupun yang dari global," tuturnya kepada Liputan6.com Senin (26/8/2019).

"Karena Ibu kota negara khususnya untuk negara-negara yang terbuka, adalah tempat para diplomat para tamu asing," tambah dia.

Kendati begitu, Piter optimistis bahwa dimanapun lokasi ibu kota baru nantinya, Indonesia siap terhadap perbedaan ragam budaya.

"Dimanapun Ibu kota yang baru ditetapkan saya yakin persoalan kesiapan menghadapi keberagaman ini tidak akan menjadi masalah. Pada hakikatnya penduduk indonesia bisa menerima keberagaman itu. Letupan yang sering muncul saya kira lebih banyak diciptakan oleh sekelompok orang saja," tegasnya.