Mary Jane dan 5 Terpidana Mati Bali Nine Dipulangkan ke Negara Asal, Apa Timbal Baliknya?

Faisal Basri: RI Negara Maritim, Infrastruktur Laut Jadi Tulang Punggung

Ekonom Senior, Faisal Basri menuturkan masalah infrastruktur di Indonesia mulai dari pendanaan hingga meniru negara lain.

oleh Liputan6.com diperbarui 28 Mar 2019, 18:15 WIB

Diterbitkan 28 Mar 2019, 18:15 WIB

Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Faisal Basri saat konferensi pers di Jakarta, Minggu (21/12/2014). (Liputan6.com/herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom Senior, Faisal Basri mengakui infrastruktur di Indonesia memang jauh tertinggal dibanding negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.

Hal itu dia utarakan dalam sebuah acara diskusi bertajuk "Politik Pembangunan Infrastruktur Beban atau Tabungan Ekonomi Masa Depan?" digelar di Kawasan SCBD Sudirman, Jakarta, Kamis (28/3/2019).

"Memang Indonesia serba tertinggal dari sisi infra di ASEAN semua jenis infrastruktur di sini di bawah rerata ASEAN," kata dia.

Oleh karena itu, lanjutnya, program pemerintah yang ingin mengebut pembangunan infrastruktur perlu mendapat dukungan penuh.

"Kami mendukung pembangunan infrastruktur, jadi bukan kami anti pembangunan infrastruktur," ujar dia.

Namun demikian, dia menggarisbawahi pembangunan infrastruktur tidak mungkin seluruhnya mengandalkan uang negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dia mengungkapkan, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 disebutkan porsi APBN untuk pembangunan infrastruktur hanya 63 persen. 37 persen sisanya, pemerintah harus mencari sumber pendanaan lain yang kreatif melalui berbagai skema serta melibatkan swasta di dalamnya.

Namun demikian, pada kenyataannya keterlibatan swasta dalam membangun infrastruktur masih sangat minim. Bahkan menurun dari tahun-tahun sebelumnya.

"Karena APBN terbatas jadi swasta ikut bangun, tapi realisasinya ketikutsertaan swasta hanya 9 persen, jadi dari 37 persen realisasinya 9 persen. Kalau kita lihat 2006-2010 swastanya masih 19 persen lalu sekarang turun jadi 9 persen. Jadi ini ironi, peranan pemerintah pusatnya naik, tapi swastanya (turun)," ungkapnya.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Harusnya Pemerintah Gencar Bangun Infrastruktur Pakai Skema PPP

Faisal Basri Sebut Indonesia Defisit Perdagangan di Tiga Sektor

Suasana saat pengamat ekonomi, Faisal Basri memaparkan tentang Holding BUMN Migas di Jakarta Selatan, Jumat (16/3). Menurutnya, saat ini Indonesia menghadapi defisit perdagangan di tiga sektor (tripple deficit). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Dia melanjutkan, seharusnya pemerintah lebih gencar menawarkan skema public private partnership (PPP) supaya dana APBN dapat lebih difokuskan untuk program-program pengentasan kemiskinan dan program lainnya yang langsung menjangkau masyarakat.

"Supaya anggaran negara untuk kemiskinan saja, pokoknya yang langsung menohok masyarakat," tegasnya.

Selain itu, dia menekankan nafsu membangun infrastruktur harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi geografis Indonesia. Jangan hanya karena meniru negara lain yang telah lebih dahulu maju dengan salah satu infrastrukturnya.

Indonesia, lanjutnya, dengan identitasnya sebagai negara maritim seharusnya menggenjot infrastruktur laut untuk menciptakan konektivitas antar daerah dan antar pulau.

"Tidak masalah pembangunan infrastruktur ini, tapi masalahnya kok begini? Indonesia kalau bangun infrastruktur jangan tiru China, kalau China kereta cepat jangan tiru kereta cepat , jangan tiru Malaysia, Singapore, Thailand. Kita ini negara maritim yang menyatukan 17.504 pulau adalah laut jadi infrastruktur laut harus jadi back bone nya, yang lain ikut," ujar dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓