Bambang Brodjonegoro akan Tempati Posisi Baru di Kabinet Jokowi

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut memanggil Bambang Brodjonegoro ke Istana Kepresidenan. Berpakaian kemeja putih dan celana hitam, Bambang datang pada Selasa sore (22/10/2019).

Bambang Brodjonegoro mengaku akan menempati posisi baru di jajaran pemerintahan kabinet Presiden Jokowi. "Kalau posisi tunggu besok. Yang pasti buat saya, ini adalah penugasan baru," ujar dia.

Dia menjelaskan sedikit bentuk penugas baru dari Presiden Jokowi tersebut. Antara lain memperkuat kualitas sumber daya manusia tanpa menghilangkan upaya meningkatkan daya saing.

Penguatan sumber daya manusia menjadi keinginan Presiden Jokowi. Hal lain terkait dengan inovasi, dan kegiatan usaha kecil. 

"Presiden concern dengan investasi dan daya saing yang masih ketinggalan. Beliau menekankan sumber daya manusia ini bukan hanya bisa mengurangi kemiskinan," tegasnya.

Sebelumnya Bambang Brodjonegoro memimpin Kementerian Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas.

* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia (ATR/BPN) mengaku kembali ditugaskan untuk melanjutkan kepemimpinannya di bidang pertanahan selama 5 tahun ke depan.

Hal ini diungkapkannya setelah bertemu dan memenuhi panggilan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Selasa (22/10/2019). Djalil berkata, dirinya berbincang tentang masalah agraria, redistribusi, dan reforma agraria.

"Presiden mempercayai saya, sebuah kehormatan mengabdi pada negara, bangsa, masyarakat. Kenapa masih di jabatan ini, barangkali Pak Presiden menganggap ada tugas yang belum selesai dan harus diselesaikan," ungkapnya di Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Saat berbincang, Presiden Jokowi juga menyinggung masalah tanah yang berkeadilan serta pemberian kepastian hukum dalam bidang pertanahan, khususnya memberi sertifikat tanah kepada masyarakat.

"Tahun 2025 kita targetkan seluruh tanah di Indonesia sudah terdaftar semua," ujarnya.

Ketika ditanya apakah membahas tentang pembangunan ibu kota baru, Menteri ATR/BPN tersebut menjawab tidak membahasnya.

"Tidak (bahas)," tutupnya.