HIPMI: Pidato Pelantikan Jokowi Jadi Warning Kabinet Baru

Mardani mengatakan, pidato tersebut lebih tepat ditujukan untuk tim ekonomi kabinet baru.

oleh Athika Rahma diperbarui 21 Okt 2019, 11:15 WIB
Diterbitkan 21 Okt 2019, 11:15 WIB
Presiden Jokowi Resmikan Munas HIPMI
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) bersalaman dengan Ketum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Bahlil Lahadalia (kedua kanan) usai memainkan alat musik khas Papua selama Musyawarah Nasional XVI HIPMI di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (16/9/2019). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha yang tergabung dalam Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai pidato perdana Joko Widodo sebagai Presiden 2019-2024, lebih tepat ditujukan untuk tim ekonomi kabinet baru.

Ini diungkapkan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Mardani H Maming.

“Dari HIPMI kita apresiasi. Sebab hampir seluruh pidato isinya ekonomi. Intinya Presiden ingin sampaikan ‘economy first-lah kira-kira,” ujar dia dalam keterangannya, Senin (21/10/2019).

Maming mengatakan, pidato kenegaraan ini sangat mengejutkan. Sebab, Presiden tidak berbicara sama sekali soal tantangan lainnya yang tidak kalah serius seperti masalah, pendidikan, idiologi, keamanan, politik dan sebagainya.

Dari awal pidato hingga akhir, Jokowi berbicara soal tantangan perekonomian dengan terminologi dan ilustrasi yang milenial sekali.

“Lebih tepatnya soal daya saing birokrasi, Produk Domestik Bruto, inovasi, produktifitas, SDM, regulasi dan transformasi ekonomi nasional,” pungkas Maming.

Maming mengatakan, pidato Jokowi tersebut lebih ditujukan kepada tim ekonomi kabinet kerja jilid 2 yang akan diumumkan, pekan ini.

“Pandangan kami, pidato tersebut lebih ditujukan kepada kabinet kerja jilid 2 yang akan diumumkan besok. Khususnya tim ekonomi. Meskipun disampaikan di forum sidang MPR,” papar Maming.

 

* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp10 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

Pentingnya Economy First

Prediksi BI Soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun Depan
Pekerja tengah mengerjakan proyek pembangunan gedung bertingkat di Jakarta, Sabtu (15/12). Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 mendatang tidak jauh berbeda dari tahun ini. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Maming mengatakan, economy first ini sangat penting menurut Presiden. Sebab, tekanan ekonomi global akibat perang dagang yang menghangat diantara negara-negara besar sekaligus merupakan tujuan utama ekspor nasional.

“Jadi ini warning dari Presiden, agar kabinet baru nantinya paradigmanya sama dengan Presiden. Jangan sampai menteri-menteri baru, utamanya menteri-menteri ekonomi malah punya paradigmanya sendiri-sendiri. Presiden ingin lari kencang, jangan sampai menterinya sibuk ngerem,” ucap Maming.

Maming memberi contoh, dalam pidato tersebut semangat relaksasi dan debirokratisasi sangat tinggi. Presiden misalnya mengatakan, menyederhanakan regulasi dan akan memangkas regulasi yang tidak perlu.

Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

Harapan Pengusaha

Maming
Mardani H Maming menghadiri halal bihalal HIPMI di Jakarta. (Istimewa)

Maming berharap semangat deregulasi ini tidak dijawab oleh kabinet berikut dengan menambah regulasi yang mempersulit dunia usaha.

Dia mengatakan, salah satu alasan ekonomi pada periode sebelumnya hanya tumbuh disekitar 5 persenan secara tahunan, disebabkan beberapa kementerian malah menambah regulasi baru yang menjadi disinsentif bagi dunia usaha.

Akibatnya, private sector susah berkembang. “Tidak usah kita sebutkan kementeriannya. Tapi hasilnya jelas. Target-target susah tercapai. Sebab ada reregulasi yang bertentangan dengan paket-paket kebijakan Presiden,” papar Maming.

Maming mengucapkan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Maaruf Amin. “BPP HIPMI akan menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun perekonomian nasional yang berkeadilan dan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945,” ucap Maming.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya