Jaga Kedaulatan Laut, Pemerintah Akan Tambah Armada Kapal Besar

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Jokowi-Ma'ruf berencana akan menambah armada kapal berukuran besar untuk mengamankan perbatasan laut Indonesia. Upaya ini dilakukan untuk menjaga daerah laut Indonesia dari serbuan kapal-kapal asing.

"Ke depan Pak Prabowo tadi juga udah bilang akan perbanyak kapal angkatan laut dan saya usul supaya ocean going kapal," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan di Kantornya, Jakarta, Jumat (3/1/2019).

Luhut menyebut keinginan Prabowo menambah atau membeli kapal berukuran besar bukan tanpa sebab. Mengingat selama ini di Indonesia belum memiliki kapal besar untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia.

"Kita tidak pernah ada (kapal besar) selama republik ini merdeka. Jadi sekarang ini tadi dengan Pak Prabowo tuh mau beli yang 138-140 meter," kata Luhut.

Kendati begitu, Menko Luhut enggan berkomentar lebih jauh terkait dengan rencana pembelian kapal tersebut. Hanya saja dirinya menyebut tahun ini kapal besar tersebut siap masuk ke Tanah Air.

"Ya tidak tahu (dari mana) urusan menhan lah. Saya mau tanya-tanya bagaimana. Walaupun saya tahu masa saya cerita ke kau," pungkas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terlihat hadir di kantor Menko Polhukam Mahfud Md untuk mengikuti rapat koordinasi terbatas antarkementerian.

Berdasarkan informasi, para pejabat tinggi itu akan membahas soal perbatasan Natuna, yang baru-baru ini dilewati kapal-kapal China.

Berdasarkan pantauan, selain Marsekal Hadi dan Prabowo, turut hadir Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menkumham Yasonna H Laoly, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian ada Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto, Kabakamla Laksamana Madya Achmad Taufieqoerrochman, serta Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Siwi Sukma Adji.

Perlu diketahui, sejumlah kapal asing diduga milik China dua pekan lalu memasuki perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia(ZEEI) di perairan Natuna untuk mencuri ikan. Pemerintah Indonesia sudah menyampaikan protes lewat nota diplomatik ke China.

Pemerintah RI melalui pernyataan Kementerian Luar Negeri kemarin kembali menegaskan, Indonesia dengan tegas menolak klaim historis China atas ZEEI.

"Klaim historis China atas ZEEI dengan alasan bahwa para nelayan China telah lama beraktivitas di perairan dimaksud bersifat unilateral, tidak memiliki dasar hukum dan tidak pernah diakui oleh UNCLOS 1982," demikian pernyataan yang diberikan oleh Kemlu RI.