Kemenkeu Belum Berencana Suntik Dana Ke Asabri

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah belum membahas mengenai rencana bailout atau suntikan dana bagi PT Asabri (Persero). Menurutnya, saat ini masih dilakukan penelitian mendalam terhadap perusahaan tersebut.

"Tidak bicara mengenai bailout (Asabri). Ini kan masalah yang sedang didalami," ujar Suahasil di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (17/1).

Terkait kerugian Asabri yang diprediksi lebih besar daripada PT Asuransi Jiwasraya, Suahasil menegaskan, masih dilakukan penelitian secara intens. "Kan lagi diteliti," jelasnya.

Ke depan, Kementerian Keuangan akan melakukan pengawasan lebih ketat terhadap sektor lembaga keuangan untuk menghindari kasus serupa Asabri dan Jiwasraya.

"Pengawasan untuk sektor keuangan ya harusnya kita perkuat lagi ya. Sehingga mengurangi yang mencoba main-main. Tata kelolanya kan ada tapi ternyata kita lihat. Kita musti pastikan tidak ada lubang," tandasnya,

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md membuka fakta baru mengenai PT Asabri. Dia menyebut dalam 1 tahun modal perusahaan tersebut turun sebesar Rp17,6 triliun.

"Enggak saya, nggak bilang enggak ada (korupsi). Saya bilang, modalnya Asabri itu dalam 1 tahun turun Rp 17,6 atau Rp 17,4 triliun," ujar Mahfud di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (17/1).

Mahfud melanjutkan, walau terdapat pengurangan modal di Asabri, pembayaran pensiun prajurit TNI dan Polisi tidak akan mengalami keterlambatan. Sebab, perusahaan pelat merah tersebut masih punya likuiditas yang cukup. 

"Prajurit, tentara, TNI dan Polisi jangan kahwatir, karena uangnya enggak habis. Ini likuiditasnya masih menjamin mereka dibayar sesuai dengan waktu," paparnya.

Dia menambahkan, polisi akan mengusut tuntas kasus Asabri ini. Hasilnya akan diumumkan jika sudah mendapat titik terang. "Tapi yang turun ini sekarang sedang diselidiki oleh polisi," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com 

Direktur Utama PT Asabri (Persero) Letjen Purn TNI Sonny Widjaja memberikan klarifikasi mengenai isu korupsi dana pensiun tentara dan Polri di perusahaan yang dipimpinnya.

Dalam sebuah konferensi pers di kantornya, Kamis (16/1/2020), Sonny menegaskan bahwa uang prajurit aman, tidak hilang dan tidak dikorupsi.

Terkait asabri ini, Menko Polhukam Mahfud Md angkat bicara. 

"Mana ada orang tidak membantah kalau tidak ada kasus seperti itu. Tunjukkan ke saya apa ada orang yang mengalami kasus seperti itu tidak membantah," kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Jumat (16/1/2020).

Dia pun meminta menunggu kasus tersebut dibuka oleh pihak Kepolisian.

"Oleh sebab itu tunggu saja pemeriksaan polisi. Di kantor Kemenko Polhukam ini sudah clear (jelas)," jelas Mahfud.

Karena sudah jelas, masih kata dia, kini dirinya akan mengawasi jalannya kasus tersebut.

"Saya sudah punya angka. Sudah tidak boleh ikut ke soal-soal teknis hukum. Tapi saya tahu kasusnya, sehingga saya akan mengawasi sebagai Menko," ungkap Mahfud.

Karenanya, dia menyebutkan, jangan kasus Asabri ini diributkan lagi di Kemenko Polhukam.

"Asabri ya silakan aja, enggak usah diributkan di kantor Menko Polhukam lagi, itu diributkan di polisi karena ditangani di polisi," pungkasnya. 

Sebelumnya, Dirut PT Asabri Letjen Purn TNI Sonny Widjaja membantah adanya dugaan korupsi."Saya imbau agar kita dapat jadi orang-orang yang tidak mudah terpengaruh dan terprovokasi dengan berita Asabri yang tidak dapat dipertanggungjawabkan," ujar Sonny.

Dirinya kembali menegaskan, berita-berita tentang isu korupsi yang tersebar luas adalah berita tidak benar.

"Kepada pihak-pihak yang ingin berbicara dengan Asabri, harap menggunakan data dan fakta yang sudah terverifikasi," ungkapnya.

Saat dikonfirmasi apakah pihak yang dimaksud ialah Menkopolhukam Mahfud MD, Sonny memilih untuk bungkam.